Zero ODOL Diterapkan 2027, Pemerintah Bantah Bakal Bebani Perekonomian

24 Okt 2025, 15:47 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan (dok. Kemenhub)

Intinya sih...

Zero ODOL diterapkan 2027, survei BPS perkirakan kenaikan biaya logistik hanya 3,3 persen dengan dampak inflasi yang sangat kecil.
Manfaat sosial dan infrastruktur dari Zero ODOL, survei BPS menunjukkan penurunan kecelakaan sebesar 22,4 persen dengan potensi efisiensi infrastruktur mencapai Rp1,4-2,8 triliun per tahun.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan menepis kekhawatiran penerapan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) akan membebani perekonomian.

Berdasarkan hasil survei BPS di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, diperkirakan kenaikan biaya logistik hanya 3,3 persen (didorong kenaikan BBM, tol, sewa truk, perawatan armada) dengan dampak inflasi yang sangat kecil (0,02 persen-0,14 persen), dan justru diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06 persen-0,08 persen.

"Ada kekhawatiran masyarakat dari diterapkannya Zero Over Dimension Over Load, tapi ternyata hasil surveinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru ini akan membuat iklim investasi dan perekonomian bergairah, para pengusaha logistik atau pemilik kendaraan akan diuntungkan secara ekonomi,” kata dia, dikutip Jumat (24/10/2025).

1. Manfaat sosial dan infrastruktur dari Zero ODOL

Truk ODOL terjaring razia di ruas tol Ngawi - Kertosono. (IDN Times/ Riyanto)

Aan juga menjelaskan hasil survei BPS terkait manfaat sosial dan infrastruktur jika menerapkan Zero ODOL. Menurut survei BPS tersebut, akan terjadi penurunan kecelakaan sebesar 22,4 persen yang melibatkan angkutan logistik dengan potensi efisiensi dan penghematan infrastruktur bisa mencapai Rp1,4-2,8 triliun per tahun.

Dengan demikian, hal tersebut dapat dialokasikan ke sektor lain, terutama untuk kebutuhan dalam ekosistem angkutan logistik

"Mari kita sukseskan Zero kendaraan over dimension over load pada 2027, dengan niat baik, kita bisa menyelamatkan korban lalu lintas karena satu nyawa terlalu banyak. Komitmen kita hari ini akan menyelamatkan ribuan nyawa di masa depan," kata Aan.

2. Kemenhub ajak pemangku kepentingan kolaborasi wujudkan Zero ODOL 2027

Truk ODOL terjaring razia di ruas tol Ngawi - Kertosono. (IDN Times/ Riyanto)

Aan pun mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama merealisasikan target Zero ODOL pada 2027.

“Saya ingin mengajak kita semua, termasuk teman-teman dari asosiasi transporter, pengusaha logistik, ataupun pengemudi, untuk berkomitmen merealisasikan Zero kendaraan over dimension over load di tahun 2027. Ini tidak bisa ditunda lagi, sesuai arahan bapak Presiden, karena dampaknya luar biasa, terutama untuk keselamatan,” tutur Aan.

Menurutnya, dampak kendaraan lebih dimensi dan muatan sangat serius. Ini terlihat dari data yang menunjukkan, angkutan barang lebih muatan dan lebih dimensi merupakan kontributor kedua tertinggi penyebab kecelakaan di jalan setelah sepeda motor, dengan persentase berkisar 10-12 persen dari total kecelakaan yang terjadi.

"Ini sangat luar biasa dampak dari kendaraan over dimension over load terhadap keselamatan. Belum lagi dampak fatalitas korban yang meninggal, jadi ini sangat memprihatinkan," ujar dia.

Tidak hanya keselamatan, lanjut Aan, kendaraan obesitas juga merusak infrastruktur jalan yang dibangun dengan anggaran negara, memperpendek usia kendaraan, serta menyebabkan kemacetan dan polusi.

3. Penyusunan 9 Rencana Aksi Nasional

Hutama Karya dan Dishub saat merazia truk ODOL yang melintas di 5 ruas tol. (Dok. Hutama Karya)

Aan pun menyatakan, komitmen bersama menjadi hal penting dalam mewujudkan Zero ODOL. Komitmen tersebut dapat diwujudkan dengan menyiapkan peta jalan yang komprehensif.

Pemerintah pun telah menyusun Sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, yang fokus pada integrasi data, penegakan hukum digital, dan harmonisasi regulasi.

"RAN ini juga memuat soal pemberian insentif dan disinsentif guna mendorong kepatuhan badan usaha angkutan barang atau pengelola kawasan industri dalam menerapkan Nol Kendaraan Lebih Dimensi dan Muatan," kata Aan.