Pembiayaan Usaha Perempuan Perlu Lebih Tepat Sasaran, Ini Alasannya

03 Nov 2026, 18:30 WIB5 min read

Seminar Internasional International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Nusa Dua, Bali, pada 29 Oktober 2026. (Dok. Istimewa)

Intinya Sih

Usaha perempuan masih menghadapi hambatan akses pembiayaan formal karena penilaian kredit konvensional belum sepenuhnya memahami arus kas, aktivitas informal, dan karakteristik bisnis mereka.
Women’s World Banking mendorong program kredit pemerintah mempertimbangkan realitas usaha perempuan agar bisnis yang layak tidak terlewat dari akses keuangan formal.
Dalam forum di Bali, Angelique Timmer menekankan layanan keuangan perlu dirancang sesuai kondisi hidup dan aktivitas bisnis perempuan untuk mendukung pengembangan usaha.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pengembangan usaha perempuan masih menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan formal. Padahal, pemahaman terhadap karakteristik usaha, aktivitas bisnis, hingga pola arus kas perempuan dapat menjadi kunci bagi lembaga keuangan untuk merancang skema pembiayaan yang lebih tepat sasaran.

Women’s World Banking menilai, program kredit pemerintah perlu mempertimbangkan realitas usaha yang dijalankan perempuan. Pasalnya, pendekatan pembiayaan yang tidak mempertimbangkan karakteristik tersebut berpotensi membuat pelaku usaha perempuan dengan prospek bisnis yang layak justru kesulitan memperoleh akses keuangan formal.

Hal ini disampaikan dalam Seminar Internasional International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Nusa Dua, Bali, pada 29 Oktober 2026. Forum tersebut membahas pengalaman dan pendekatan dalam pengembangan program kredit pemerintah bagi sektor produktif.

Regional Head for Southeast Asia Women’s World Banking, Angelique Timmer, menekankan bahwa layanan keuangan perlu dirancang berdasarkan kondisi kehidupan dan aktivitas bisnis perempuan agar mereka tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga mampu mengembangkan usahanya.

Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha perempuan.

1. Memahami karakteristik usaha perempuan dalam penyaluran kredit

Seminar Internasional International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Nusa Dua, Bali, pada 29 Oktober 2026. (Dok. Istimewa)

Menurut Angelique, salah satu tantangan dalam pembiayaan usaha perempuan adalah sistem keuangan yang belum sepenuhnya memahami cara mereka menjalankan bisnis. Penilaian kredit yang hanya mengandalkan pendekatan konvensional berisiko mengabaikan karakteristik usaha perempuan, termasuk arus kas dan aktivitas bisnis informal.

“Perempuan tidak kekurangan ambisi maupun potensi. Namun, sistem keuangan masih sering kali belum sepenuhnya memahami cara usaha mereka menjalankan usaha mereka. Ketika penilaian kredit tidak mempertimbangkan arus kas, kegiatan usaha informal, atau sumber data alternatif, perempuan dengan usaha yang layak tetap luput dari jangkauan layanan keuangan formal. Kita perlu melampaui upaya dari sekadar memperluas akses kredit dengan merancang pembiayaan yang merefleksikan cara perempuan memperoleh pendapatan, berinvestasi, dan mengembangkan usaha. Ini mencakup skema pembayaran yang sesuai dengan kondisi usaha mereka, serta dukungan untuk membangun rekam jejak, menjangkau pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya beralih ke pembiayaan komersial” ucap Angelique.

Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian skema pembayaran dengan arus kas usaha. Selain itu, mekanisme pengaduan yang jelas diperlukan agar perempuan dapat menyampaikan kendala yang dihadapi selama mengakses program kredit.

Tantangan keberlanjutan usaha perempuan juga terlihat dari riset Women’s World Banking terhadap pelaku usaha perempuan yang berjualan di e-commerce. Hasil riset menunjukkan hanya 44 persen pengusaha perempuan yang mampu mempertahankan usahanya selama 3-5 tahun. Sementara itu, hanya 23 persen yang mampu bertahan lebih dari lima tahun, dibandingkan dengan 31 persen pengusaha laki-laki.

2. Mendorong debitur KUR naik kelas ke pembiayaan komersial

Seminar Internasional International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Nusa Dua, Bali, pada 29 Oktober 2026. (Dok. Istimewa)

Selain memperluas akses kredit, program pembiayaan pemerintah juga perlu memperhatikan perkembangan usaha penerima pinjaman. Pemantauan terhadap kondisi debitur menjadi salah satu cara untuk mengukur kesiapan pelaku usaha naik kelas dan mengakses pembiayaan pada tahap berikutnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirancang sebagai jembatan bagi pelaku usaha agar dapat berkembang dan mengakses pembiayaan komersial.

“Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirancang sebagai jembatan bagi pelaku usaha. Kami memantau graduasi debitur pada setiap segmen, mulai dari supermikro, mikro, hingga kecil, dengan harapan mereka dapat mengakses pembiayaan komersial seiring perkembangan usahanya,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan.

Pandangan tersebut sejalan dengan penekanan Bank Dunia mengenai pentingnya mengukur keberhasilan program kredit pemerintah dari perkembangan usaha penerima pembiayaan.

Division Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific, World Bank, Carolyn Turk, mengatakan penyaluran kredit bersubsidi perlu diikuti dengan upaya meningkatkan produktivitas dan kapasitas UMKM agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Program kredit di Indonesia telah membuka akses pembiayaan bagi jutaan debitur yang baru pertama kali mengakses kredit. Keberhasilan program ke depan perlu dilihat dari sejauh mana UMKM dapat berkembang, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja, bukan hanya dari besarnya kredit yang disalurkan. Pembiayaan bersubsidi perlu membuka jalan bagi UMKM untuk beralih ke pembiayaan komersial, sehingga jalur menuju pembiayaan komersial yang berkelanjutan perlu dirancang sejak awal program.” ujar Carolyn Turk, Division Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific, World Bank.

Dengan demikian, keberhasilan program kredit pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan atau jumlah penerima pinjaman. Kemampuan UMKM meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan beralih ke pembiayaan komersial juga menjadi indikator penting.

3. Memperkuat kemampuan keuangan dan akses pasar perempuan

Seminar Internasional International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Nusa Dua, Bali, pada 29 Oktober 2026. (Dok. Istimewa)

Women’s World Banking menilai, pembiayaan yang inklusif perlu disertai dukungan sesuai kebutuhan perempuan pada setiap tahap perkembangan usaha. Akses kredit saja belum cukup apabila pelaku usaha belum memiliki kemampuan untuk memanfaatkan produk keuangan dan mengembangkan bisnisnya.

Karena itu, penguatan kemampuan menggunakan produk keuangan serta pendampingan setelah pencairan pinjaman menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan usaha perempuan.

Selain itu, keterhubungan dengan pembeli dan pasar yang lebih luas juga diperlukan. Dukungan tersebut dapat membantu perempuan mempertahankan usahanya sekaligus membangun kesiapan untuk mengakses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pada tahap pertumbuhan berikutnya.

Melalui pendekatan tersebut, pembiayaan pemerintah diharapkan tidak hanya membuka pintu akses keuangan bagi perempuan, tetapi juga menciptakan peluang bagi mereka untuk mengembangkan usaha, meningkatkan ketahanan finansial, dan naik kelas menuju pembiayaan komersial.