Apa Tugas Dewan Pengawas Syariah? Ini 4 yang Terpenting

Tugas dan tanggung jawab utama sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memastikan lembaga keuangan syariah berjalan sesuai aturan syariah. DPS dapat menetapkan kebijakan dan prosedur yang nantinya digunakan sebagai panduan bagi lembaga. Pengawasan ini bersifat proaktif dan reaktif, mencakup mulai dari prosedur internal, kebijakan investasi, hingga penggunaan dana.

Beberapa hal yang membutuhkan legalisasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) juga ditangani oleh DPS. Setiap satu tahun sekali DPS bertanggung jawab melaporkan proses dan aktivitas lembaga kepada OJK dan dua tahun sekali kepada DSN-MUI.

Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai layanan dan produk keuangan, seperti deposito mudharabah, pembiayaan murabahah, dan kartu pembiayaan tanpa bunga. Setiap produk dirancang agar tetap selaras dengan prinsip syariah, sehingga bebas dari unsur riba, maisir, dan gharar.

Untuk menjaga kepatuhan tersebut, DPS berperan penting dalam meninjau sekaligus mengawasi produk sebelum ditawarkan ke nasabah. DPS memastikan setiap layanan, transaksi, hingga kegiatan bisnis dijalankan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, sehingga kepercayaan nasabah tetap terjaga.

Selain mengawasi berjalannya lembaga, DPS juga bertindak sebagai penasihat bagi manajemen lembaga. Dalam setiap pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan implementasi prinsip syariah, kebijakan, hingga statagi bisnis, maka DPS harus memberikan masukkan serta rekomendasi.

Peran penasihat ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan, tapi juga tidak melanggar aturan syariah. Dengan begitu, jalannya lembaga keuangan syariah bisa lebih terarah.

Dalam kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan sengketa, DPS akan berperan sebagai penengah atau mediator. Di mana DPS membantu dalam proses mediasi antara lembaga dan nasabah. DPS dapat menawarkan perspektif yang netral untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.

Selain itu, DPS juga bisa menjadi penyambung antara lembaga keuangan syariah dan DSN. DPS akan memberikan usul atau saran terkait pengembangan produk dan layanan lembaga, lalu diteruskan oleh DSN.

Jadi, DPS memiliki tugas yang krusial dalam jalannya suatu lembaga keuangan syariah. Dengan adanya DPS, semua kebijakan, layanan, hingga penyelesaian sengketa bisa selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu, kepercayaan dan integritas lembaga tetap terjaga.