Indonesia Jadi Negara Ketiga Uji Misi Vaksin 100 Hari

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa investasi untuk menghadapi pandemi perlu dipandang setara dengan investasi pertahanan negara. Penyakit menular dalam sejarah telah menyebabkan kematian dalam jumlah sangat besar sekaligus mengganggu kehidupan masyarakat secara luas.

“Pandemi telah merenggut lebih banyak nyawa daripada perang. Wabah Black Death diperkirakan membunuh sekitar 200 juta orang, lebih banyak daripada korban Perang Dunia II. Karena itu, kita harus berinvestasi dalam kesehatan layaknya pertahanan untuk menyelamatkan nyawa,” ujar Menkes Budi dalam rilis resmi Kemenkes.

Kesiapsiagaan tersebut perlu dibangun sebelum penyakit menyebar luas. Saat wabah muncul, keterlambatan mendeteksi patogen atau memulai penelitian dapat membuat ruang untuk mengendalikan penularan semakin sempit.

Dalam latihan ini, peserta menghadapi skenario fiktif berupa kemunculan “Nipah-X”. Patogen tersebut digambarkan sebagai hasil mutasi yang ditularkan dari hewan ternak kepada manusia melalui kontak langsung.

Dalam skenario, Nipah-X juga mampu menyebar antarmanusia, menyebabkan kematian, dan berkembang menjadi ancaman pandemi. Para peserta kemudian menguji rangkaian respons yang diperlukan, mulai dari biosurveilans dan identifikasi patogen hingga produksi vaksin serta distribusi logistik medis.

Penggunaan skenario fiktif memungkinkan setiap institusi mengenali kekurangan kapasitas, hambatan koordinasi, dan pembagian tanggung jawab sebelum menghadapi keadaan darurat yang sebenarnya.

Misi 100 Hari merupakan target global untuk mempercepat pengembangan vaksin terhadap patogen baru. Hitungan dimulai sejak patogen berhasil diidentifikasi.

Target tersebut merujuk pada percepatan pengembangan dan kesiapan produksi vaksin, bukan penyelesaian vaksinasi massal bagi seluruh masyarakat dalam 100 hari.

Untuk mendukungnya, Indonesia sedang mengintegrasikan sistem deteksi dini. Upaya tersebut mencakup pengembangan alat pemeriksaan cepat portabel atau point-of-care testing di layanan kesehatan primer serta peningkatan kemampuan sekuensing genom di berbagai daerah.

Pemerintah juga melibatkan produsen vaksin nasional, seperti PT Bio Farma, PT Etana Biotechnologies Indonesia, dan PT Biotis Pharmaceuticals. Perusahaan-perusahaan tersebut dipersiapkan agar dapat melakukan produksi massal ketika ancaman pandemi muncul.

Kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa percepatan penemuan vaksin darurat tetap harus mengikuti persyaratan keselamatan pasien.

“Percepatan inovasi tetap harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar keamanan, mutu, dan khasiat. Percepatan tidak boleh berarti berkompromi terhadap standar tersebut,” kata Taruna.

BPOM sedang mematangkan skema persetujuan bersyarat untuk melengkapi mekanisme Persetujuan Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA). Mekanisme regulasi dibutuhkan agar evaluasi vaksin dapat berlangsung cepat tanpa mengabaikan bukti keamanan, mutu, dan kemampuannya memberikan perlindungan.

Direktur Utama CEPI Richard Hatchett menilai Indonesia memiliki kemampuan riset, manufaktur, dan regulasi yang dapat mendukung ketahanan kesehatan regional. Melalui simulasi, berbagai institusi dapat membangun kesiapan operasional sekaligus menemukan celah yang perlu diperbaiki.

Latihan ini belum berarti Indonesia telah mengembangkan vaksin untuk patogen tertentu dalam 100 hari. Simulasi tersebut menguji apakah seluruh rantai respons nasional dapat bekerja secara terkoordinasi apabila “Penyakit X” benar-benar muncul pada masa mendatang.

Referensi

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Antisipasi Pandemi Baru, Indonesia Jadi Negara Ketiga Penguji Target Vaksin 100 Hari.” Diakses September 2026.