Seorang bayi saat menjalani imunisasi di Posyandu Rampai. (IDN Times/Dini Suciatingrum)
WHO melaporkan bahwa kemajuan imunisasi Indonesia belum merata di seluruh jenis vaksin. Lebih banyak anak perempuan menerima vaksin HPV pada 2025, tetapi cakupan beberapa vaksin lain cenderung tidak berubah atau malah menurun. Akibatnya, sebagian anak masih kehilangan perlindungan terhadap tuberkulosis, pneumonia, campak, dan penyakit lainnya.
Mengutip dari laman resmi WHO, Perwakilan WHO untuk Indonesia Dr N. Paranietharan mengingatkan, “Terlalu banyak anak masih melewatkan vaksin yang melindungi dari campak, polio, dan pneumonia.”
Gambaran kesenjangan terlihat lebih jelas dalam Survei Cakupan Imunisasi Indonesia 2025 yang dilakukan di 38 provinsi. Menurut survei tersebut, 56,4 persen anak berusia 12–23 bulan telah mendapatkan imunisasi lengkap. Untuk vaksin yang lebih baru, termasuk vaksin pneumokokus dan rotavirus, cakupannya berada di bawah 40 persen di luar Jawa dan Bali.
Gap antarwilayah juga lebar. Survei mencatat cakupan lebih dari 95 persen di Sulawesi Utara, sedangkan di Aceh hanya 3,6 persen.
Angka 56,4 persen dalam survei dan angka 82 persen pada WUENIC tidak bisa dibandingkan secara langsung. Angka 82 persen menilai cakupan vaksin tertentu, yakni DTP3 dan HepB3, sedangkan angka 56,4 persen menilai apakah anak telah menyelesaikan seluruh imunisasi yang termasuk dalam definisi imunisasi lengkap pada kelompok usia tersebut.
WUENIC juga merupakan estimasi yang disusun menggunakan gabungan laporan resmi pemerintah, survei, dan literatur yang tersedia. Data tersebut ditinjau setiap tahun untuk menghasilkan perkiraan cakupan pada masing-masing vaksin.
Artinya, satu angka yang membaik tidak serta-merta membatalkan temuan kesenjangan dari sumber lain. Keduanya justru membantu menunjukkan bagian program yang sudah maju dan kelompok anak yang masih terlewat.
Penelitian yang menganalisis data lebih dari 305 ribu anak di sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia juga menemukan bahwa ketimpangan imunisasi telah lama berkaitan dengan lokasi antarpulau, ketersediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi rumah tangga.
Masalahnya bukan hanya orang tua yang menolak vaksin. Anak dapat tertinggal karena jarak menuju fasilitas kesehatan, jadwal pelayanan yang terbatas, stok vaksin, pencatatan yang tidak lengkap, perpindahan tempat tinggal, atau kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat.