Orang Indonesia Harus Kerja 1 Jam untuk Bisa Beli Pembalut, Wajarkah?

Pernahkah kamu menghitung, berapa menit kerja yang kamu habiskan untuk membeli sebungkus pembalut? Pembalut sekali pakai reguler dijual sekitar Rp5 ribu hingga Rp25 per kemasan.

Sebagai gambaran, satu bungkus pembalut ukuran 29 cm isi 18 pads yang tersedia di minimarket dibanderol dengan harga Rp21 ribu. Jika mengacu pada pekerja di Jakarta dengan upah minimum Rp5,7 juta per bulan, upah yang diterima setiap jamnya sekitar Rp32.948. Akan tetapi, dalam 1 periode menstruasi, seorang perempuan bisa menggunakan 3–4 pads sehari selama tujuh hari menstruasi, maka kebutuhan pembalutnya mencapai 21–28 pads dalam satu siklus.

Dengan demikian, ia perlu membeli 2 bungkus pembalut yang masing-masing berisi 18 pads, sehingga total pengeluarannya mencapai sekitar Rp42 ribu. Artinya, pekerja tersebut harus menghabiskan waktu sekitar 77 menit atau 1 jam 17 menit untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan pembalut selama satu siklus menstruasi.

Rinciannya sebagai berikut:

Gambaran di atas mengambil contoh pekerja di Jakarta, kota dengan upah minimum yang tergolong tinggi. Bagaimana orang di Banjarnegara, sebagai kabupaten dengan UMK terendah di Indonesia harus membeli pembalut?

Jika mengambil contoh pekerja di Kabupaten Banjarnegara dengan upah minimum Rp2.327.813 per bulan, maka setiap jam mereka dibayar sekitar Rp13.456. Artinya, seorang pekerja perlu menghabiskan waktu sekitar 3 jam 7 menit untuk bekerja demi membeli dua bungkus pembalut yang dibutuhkan selama satu siklus menstruasi. Contoh lain Kota Yogyakarta dengan UMK sebesar Rp2.827.593, membutuhkan waktu bekerja selama 2 jam 32 menit.

Perhitungan ini hanya mengikuti upah minimum yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Bagaimana dengan pekerja disektor informal yang menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pusat Statistik (BPS) lebih mendominasi. Sebanyak 59 persen masyarakat (38,9 juta orang) menerima upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2025?

Perhitungan ini seperti yang dialami Sita. Perempuan yang bekerja di sektor informal dengan upah di bawah UMK Banjarnegara, harus membayar pembalut seharga Rp27 ribu setiap bulan. Ia harus bekerja lebih dari 3 jam untuk memenuhi kebutuhan sanitasi menstruasi. Artinya, lebih banyak jam kerja yang harus dikorbankan untuk sebuah pembalut setiap bulannya.

Pembalut bukan suatu kemewahan, melainkan bagian dari kebutuhan hidup perempuan. Menjaga kebersihan merupakan hak dasar manusia untuk menjaga martabat dan kesehatan dirinya, hal ini selaras dengan pandangan Sanjay Wijesekera, former UNICEF Chief of Water, Sanitation and Hygiene. Namun, jika harganya terlalu mahal dan sulit dijangkau, bagaimana hak dasar dapat terpenuhi?

Mengacu pada mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku sejak 2025, tarif PPN secara nominal ditetapkan sebesar 12 persen. Namun, untuk barang nonmewah, perhitungan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 11/12 dari harga jual sehingga beban PPN efektif tetap 11 persen. Pajak yang dikenakan terhadap produk menstruasi, seperti pembalut, tampon, dan produk sanitasi sejenis, dikenal dengan istilah tampon tax atau period tax.

Pembalut, tampon, dan produk saniter menstruasi lainnya bukan merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi gaya hidup, melainkan kebutuhan sanitasi dasar selama menstruasi. Kebutuhan dasar harus terpenuhi sebab jika tidak, dapat menghambat perempuan untuk mencapai potensi terbaiknya baik dari segi pendidikan maupun produktivitas.

Padahal, pembalut, tampon, dan produk sanitasi menstruasi lainnya bukanlah barang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi selama menstruasi. Ketika akses terhadap produk tersebut terhambat, perempuan berisiko mengalami hambatan untuk mencapai potensi terbaiknya dari segi pendidikan maupun produktivitas.

Sejumlah negara telah menerapkan kebijakan untuk menekan biaya menstruasi dan memperluas akses terhadap produk sanitasi. Mengutip artikel IDN Times berjudul "Menstruasi Bukan Pilihan, 5 Negara Ini Bantu Akses Pembalut", terdapat beberapa negara yang melakukan intervensi untuk meringankan beban tersebut.

Skotlandia, misalnya, menjamin ketersediaan produk menstruasi secara gratis melalui Period Products (Free Provision) Scotland Act 2021. Produk tersebut disediakan di berbagai tempat, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga ruang publik. Sementara itu, Afrika Selatan menjalankan Sanitary Dignity Programme untuk menyediakan pembalut sekali pakai secara gratis bagi perempuan dan anak perempuan dari keluarga kurang mampu.

Negara tetangga, Malaysia, juga mengambil langkah untuk meringankan biaya menstruasi. Pemerintah memasukkan pembalut ke dalam bantuan kebutuhan pokok serta membebaskan produk menstruasi, seperti pembalut, tampon, dan pantyliner, dari pengenaan Pajak Penjualan dan Jasa (Sales and Services Tax atau SST).

Persoalan pembalut dan biaya kehidupan hidup ternyata tak berhenti pada pembahasan kemampuan ekonomi. Menurut laman resmi UNICEF, 1 dari 5 anak perempuan Indonesia mengalami kesulitan mengakses maupun membeli pembalut. Bahkan, 1 dari 10 anak perempuan merasa malu dan tidak memiliki privasi yang cukup ketika mengakses fasilitas sanitasi menstruasi.

Problematika semacam ini masih ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Masalah kesehatan reproduksi remaja perempuan masih kompleks untuk beberapa wilayah. Di beberapa daerah, menstruasi masih dianggap sebagai hal tabu sehingga membuat anak perempuan merasa malu dan memilih tidak masuk sekolah ketika sedang datang bulan.

Ketua Yayasan Chony Zamani, Mirza Idham Saifuddin, menemukan kondisi serupa kerap terjadi di lingkungan sekolah yang dinaungi yayasannya. Ia mengungkapkan bahwa masih ada murid perempuan yang memilih absen saat menstruasi. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan menstruasi memiliki dampak berlapis, mulai dari keterbatasan akses produk sanitasi, kesehatan reproduksi, hingga keberlanjutan pendidikan anak perempuan.

Kemiskinan menstruasi (period poverty), yaitu kondisi ketika seseorang tidak mampu membeli atau mengakses produk menstruasi, dapat merugikan perempuan dan anak perempuan. Persoalan ini tidak hanya menggambarkan keterbatasan akses terhadap produk menstruasi, tetapi juga pendidikan, informasi, dan fasilitas sanitasi yang layak. Akibatnya, perempuan menghadapi ketidakadilan dan ketimpangan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya.

Padahal, perempuan yang mengalami siklus menstruasi membutuhkan produk kebersihan yang memadai untuk menjaga kesehatan dan higienitas tubuh. Keterbatasan akses terhadap produk menstruasi dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat praktik kebersihan yang tidak optimal. Dalam jurnal berjudul "Kemiskinan Menstruasi: Isu Kesehatan Masyarakat yang Terabaikan", disebutkan bahwa perempuan masih kerap merasa malu membicarakan menstruasi karena adanya stigma yang mengaitkan kondisi tersebut dengan sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Stigma yang disertai keterbatasan fasilitas sanitasi ini dapat mendorong perempuan mengalami stres, isolasi sosial, depresi, hingga kecemasan.

Selain stigma, kemiskinan menstruasi juga berkaitan dengan kurangnya pengetahuan mengenai praktik kebersihan menstruasi yang tepat serta terbatasnya informasi yang akurat. Persoalan lainnya adalah hambatan ekonomi. Perempuan, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, sering kali kesulitan mengalokasikan dana untuk membeli produk menstruasi. Beban tersebut dapat semakin besar ketika produk menstruasi dikenakan pajak yang turut memengaruhi harga jualnya.

Dampak kemiskinan menstruasi juga meluas hingga sektor pendidikan. Laman UNICEF menyebutkan bahwa keterbatasan akses terhadap produk menstruasi dapat memengaruhi kehadiran dan masa depan pendidikan anak perempuan. Di sejumlah negara berpenghasilan rendah, anak perempuan memilih tidak masuk sekolah ketika menstruasi karena tidak mampu membeli produk kebersihan atau merasa tidak nyaman dengan stigma yang melekat pada menstruasi.

Ketidakhadiran tersebut membuat mereka kehilangan waktu belajar dan berisiko tertinggal dalam pelajaran. Dalam jangka panjang, keterbatasan akses pendidikan dapat mengurangi kesempatan anak perempuan untuk memperoleh kemandirian ekonomi, menyuarakan kepentingannya, serta memiliki kendali lebih besar atas masa depannya. Dampak berantai ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Dari sisi kesehatan, keterbatasan produk menstruasi dan fasilitas sanitasi yang layak juga dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan akibat buruknya praktik kebersihan. Tidak hanya kesehatan fisik, penelitian juga menunjukkan adanya keterkaitan antara kemiskinan menstruasi dan kesehatan mental. Studi yang dipaparkan UNICEF Australia menemukan bahwa pengalaman menstruasi setiap bulan dapat berkaitan dengan munculnya gejala depresi sedang hingga berat pada anak perempuan. Rasa malu, kecemasan, serta kekhawatiran karena tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menghadapi menstruasi dapat membebani kondisi psikologis mereka.

Menstruasi bukanlah pilihan, sehingga akses terhadap pembalut dan produk kebersihan menstruasi seharusnya tidak menjadi kemewahan. Bagaimana perempuan dapat mengembangkan kemampuan, memperoleh pendidikan, dan mencapai kemandirian jika kebutuhan dasar yang mereka perlukan setiap bulan saja masih sulit terpenuhi?