Inklusi Finansial, Kunci Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, menjelaskan bahwa perempuan rentan mendapatkan banyak stigma dan dampak dari pandemik. Nyatanya, pandemik telah memperburuk kondisi perempuan sehingga membuat mereka kehilangan pendapatan, mengalami beban ganda, dan mengalami peningkatkan pekerjaan tanpa upah.

Walaupun perempuan berkontribusi sebanyak 61 persen pada PDB (produk domesti bruto), nyatanya masih banyak orang menganggap perempuan sebelah mata. Hal ini disebutkan MaryEllen Iskenderian dari Women World Banking yang menyatakan bahwa masih ada persepsi negatif terhadap perempuan. Anne Ravanona, W20 Delegates of EU, menanggapi pula adanya bias yang besar terhadap perempuan yang ingin berinvestasi.

"Ada bias yang besar saat orang memberikan investasi kepada perempuan. Ada yang bilang  ini berisiko bila anda memberikan pinjaman kepada perempuan karena mungkin mereka gak bisa membayar kembali," jelas Anne.

Namun, faktanya perempuan pemilik UMKM justru bisa menghasilkan keuntungan lebih tinggi karena memiliki potensi baik dalam mengelola bisnis. Sayangnya, hal ini bertolakbelakang dengan partisipasi perempuan yang sangat sedikit. Hanya ada 2 persen dari venture capital yang bisa masuk dalam UMKM yang dipimpin oleh perempuan.

Isu global terbesar yang dihadapi saat ini adalah pemberdayaan perempuan. Anita Bhatia selaku Deputy Executive Director UN Women, menyatakan bahwa kewirausahaan perempuan adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang stabil bagi seluruh negara.

Anita melihat bahwa para perempuan pemilik UMKM ini punya potensi lebih. Mereka adalah pemberi nafkah bagi keluarga, pemberi stabilitas bagi karyawan, dan mampu meningkatkan kohesi sosial. Namun, pandemik membuat pelaku usaha perempuan menghadapi banyak tantangan.

"Banyak perempuan yang sebelumnya jadi pengusaha akhirnya terjebak dalam kondisi dimana mereka menjalani beban ganda sehingga gak sanggup melanjutkan usaha. UMKM terdampak buruk, terbukti banyak toko yang harus tutup. Bukan hanya karena kondisi pandemik, tapi faktanya perempuan juga punya akses terbatas terhadap akses layanan finansial dan teknologi dibandingkan laki-laki," tutur Anita.

Bukan hanya kondisi ekonomi yang terdampak, perempuan juga terhambat dalam mengakses layanan keuangan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa ada perempuan yang tidak boleh memiliki harta atas nama sendiri di suatu negara. Sebabnya, perempuan tidak punya akses untuk mendapatkan fasilitas ekonomi berupa kredit yang bisa mendongkrak UMKM mereka.

"Untuk bisa menciptakan pemulihan yang kuat, maka kesetaraan finansial sangat penting" ujar Sri Mulyani.

Inklusivitas finansial merupakan faktor penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keuangan. Untuk itu, partisipasi perempuan di sektor finansial juga perlu ditingkatkan untuk memajukan pemberdayaan secara ekonomi.

Inklusi finansial ini juga memperkuat upaya pemerintah dalam meretas kemiskinan. Serta, menciptakan upaya efektif dalam memajukan pendidikan dan memastikan kesejahteraan bagi banyak keluarga.

Selain itu, perempuan juga perlu mengembangkan diri dalam bidang teknologi dan inovasi. Penting sekali memastikan perempuan bisa mengembangkan skill untuk mengakses internet, serta memahami peluang dan tantagan yang dihadapinya sebagai pelaku bisnis. 

"Indonesia telah menempatkan inklusi perempuan di sektor ekonomi dan finansial sebagai strategi penting dalam pembangunan nasional, khususnya di presidensi Indonesia," 

Menurut data The World Bank Global Index, Sri Mulyani menyatakan bahwa akses perempuan dalam hal kepemilikan itu 7 persen di bawah laki-laki. Di Indonesia, akses perempuan dalam hal keuangan juga 4 persen di bawah laki-laki. Padahal perempuan mengambil peran setengah dari 60 usaha kecil tingkat menengah di Indonesia.

Data itu menunjukkan bahwa perempuan bisa diandalkan untuk menciptakan kesempatan kerja. Artinya 60 persen dari PDB bergantung pada peran perempuan. Hal ini mendorong pemerintah untuk menciptakan bisnis berkelanjutan melalui inklusivitas dan literasi finansial.

"Kami bermitra dengan sektor swasta dan Non-Profit Organization (NGO) untuk memberikan pelatihan dan pendampingan terkait digitalisasi bisnis, literasi finansial, dan literasi digital bagi pengusaha perempuan," ungkap Bintang Puspayoga.

Pemerintah juga sudah mengembangkan skema pembiayaan baru untuk bisnis kecil atau menengah. Perempuan juga perlu dipastikan untuk senantiasa terlibat secara aktif dalam aksi pemulihan global.

"Berinvestasi pada perempuan akan memastikan masa depan yang lebih baik. Ketika perempuan berdaya, anak terlindungi, maka kesejahteraan akan terwujud bagi semua," tambah Bintang.

"Indonesia memiliki program untuk melakukan inklusi finansial dengan target 60 persen sebelum 2024, untuk bisa memberikan akses pada perempuan," ucap Sri Mulyani.

Terdapat beberapa strategi inti yang diberikan dan difokuskan untuk perempuan, seperti berikut ini:

1. Literasi keuangan diperlukan agar perempuan lebih mengerti bagaimana caranya mengatur keuangan dengan membuka akun bank.

2. Menyediakan layanan keuangan digital. Strategi ini tentunya selaras dengan prioritas nasional untuk membangun infrastruktur digital. Terutama pada tempat atau wilayah yang belum memiliki sambungan terhadap internet dengan baik.

3. Meningkatkan akses kepada dana pensiun dan asuransi. Masyarakat perlu memerhatikan setiap aspek kehidupan dari bayi hingga usia lanjut. Termasuk dana pensiun dan asuransi, literasi tentang hal ini juga akan meningkatkan pemberdayaan perempuan.

4. Memberikan perlindungan konsumen. Terutama di daerah perkotaan, layanan digital keuangan berkembang cepat. Akses terhadap layanan keuangan memberikan sebagian besar melalui handphone.

Lalu, terdapat masalah juga terkait pinjaman berbunga tinggi. Pada akhirnya orang-orang yang mengakses pinjaman online ini gak bisa membayar kembali.

5. Memberikan dukungan kepada perempuan yang melakukan pengasuhan atau perawatan. Di Indonesia, banyak perempuan bekerja dan memberikan pengasuhan secara tak berbayar.

6. Mengumpulkan dan menciptakan data yang terpilah sesuai jenis kelamin. Tanpa data terpilah, susah untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk mengedepankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Itu dia beberapa permasalahan dan upaya pemerintah dalam mendukung perempuan dengan mendongkrak literasi dan inklusivitas ekonomi.