3 Klaster Ini Ternyata Jadi Penyumbang Kasus COVID-19 Terbanyak di RI

Selanjutnya, dia memaparkan bahwa sebanyak 15.133 kasus berasal dari komunitas. Serta, sebanyak 3.194 berasal dari klaster perkantoran.

"Sedangkan di ABK atau PMI adalah 1.641, di pasar adalah 622 orang, dan puskesmas 220 pasien," ucapnya.

Wiku pun meminta kepada kantor-kantor pemerintahan dan swasta untuk terbuka tentang informasi kasus COVID-19 di lingkungan mereka. Ia pun mengapresiasi instansi-instansi pemerintah yang terbuka dengan adanya kasus COVID-19.

"Ini sudah dilakukan oleh instansi pemerintahan, misalnya dengan menghentikan aktivitas sementara di beberapa kantor kementerian maupun pemerintah provinsi setelah ditemukannya kasus positif," jelas Wiku.

Dia berharap, kantor-kantor swasta dan pabrik-pabrik juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu terbuka jika memang ada karyawannya yang positif.

"Jangan merasa malu apabila ada yang positif, karena orang-orang yang positif ini perlu kita lindungi, rawat untuk bisa menjadi sembuh, dan sehat kembali," tutur Wiku.

Lebih lanjut, Wiku menyampaikan agar perusahaan-perusahaan tak perlu khawatir jika ada karyawannya atau buruh yang positif COVID-19. Dia menuturkan, pemerintah akan menanggung biaya perawatan COVID-19, bahkan bagi yang tidak memiliki BPJS atau WNA yang tertular COVID-19 di Indonesia juga ditanggung.

"Hal ini harus dilakukan oleh perusahaan adalah melindungi karyawannya dengan cara memastikan jangan sampai ada lagi karyawannya yang terpapar di lingkungan kerja. Kami selalu menekankan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama, termasuk keselamatan karyawan," ucapnya.

Dengan melihat masih banyaknya klaster perkantoran, pabrik hingga pejabat negara, Wiku menegaskan itu menjadi bukti bahwa pandemik COVID-19 belum berakhir.

"Penerapan protokol kesehatan masih lengah dan sudah seharusnya kita segera melakukan evaluasi di semua tempat agar hal ini tidak terjadi," kata Wiku lagi.