Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

5 Provinsi dengan Inovasi Terendah versi Kemendagri

5 Provinsi dengan Inovasi Terendah versi Kemendagri
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kemendagri (Dok. Kemendagri)
Share Article

Jakarta, IDN Times - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Balitbang Kemendagri) merilis hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020. Kepala Balitbang Kemendagri, Agus Fatoni, mengatakan terdapat lima provinsi memiliki nilai indeks inovasi terendah dalam laporan tersebut.

"Di antaranya Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Timur, dan Gorontalo. Kelima provinsi tersebut masuk dalam kategori kurang inovatif hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020," ujar Fatoni melalui keterangan resminya Rabu (16/6/2021).

Fatoni berharap, hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah dapat menjadi masukan bagi Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah. Di sisi lain, dia berharap indeks ini dapat memotivasi daerah agar meningkatkan inovasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

  1. 1. Daftar wilayah yang tidak dapat dinilai

    IDN Times/Tunggul Kumoro
    IDN Times/Tunggul Kumoro

    Meski demikian tidak semua daerah dapat diikutsertakan dalam penilaian indeks tersebut. Fatony menambahkan, terdapat 55 kabupaten dan tiga kota yang tidak dapat dinilai inovasinya (disclaimer). Adapun daftar pemerintah daerah dengan kategori disclaimer hasil penialaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 berikut ini:

    Kabupaten dengan kategori tidak dapat dinilai (disclaimer)

    1. Kabupaten Boalemo
    2. Kabupaten Boven Digoel
    3. Kabupaten Buru
    4. Kabupaten Buton Tengah
    5. Kabupaten Buton Utara
    6. Kabupaten Deiyai
    7. Kabupaten Dogiyai
    8. Kabupaten Fakfak
    9. Kabupaten Halmahera Barat
    10. Kabupaten Halmahera Tengah
    11. Kabupaten Halmahera Timur
    12. Kabupaten Intan Jaya
    13. Kabupaten Kaimana
    14. Kabupaten Kapuas Hulu
    15. Kabupaten Kepulauan Aru
    16. Kabupaten Kepulauan Yapen
    17. Kabupaten Lanny Jaya
    18. Kabupaten Mahakam Ulu
    19. Kabupaten Malaka
    20. Kabupaten Mamberamo Raya
    21. Kabupaten Manggarai
    22. Kabupaten Manggarai Barat
    23. Kabupaten Manggarai Timur
    24. Kabupaten Manokwari Selatan
    25. Kabupaten Mappi
    26. Kabupaten Maybrat
    27. Kabupaten Memberamo Tengah
    28. Kabupaten Morowali
    29. Kabupaten Nduga
    30. Kabupaten Ngada
    31. Kabupaten Nias Utara
    32. Kabupaten Paniai
    33. Kabupaten Pasangkayu
    34. Kabupaten Pegunungan Arfak
    35. Kabupaten Polewali Mandar
    36. Kabupaten Pulau Taliabu
    37. Kabupaten Puncak
    38. Kabupaten Puncak Jaya
    39. Kabupaten Raja Ampat
    40. Kabupaten Rokan Hilir
    41. Kabupaten Sabu Raijua
    42. Kabupaten Sarmi
    43. Kabupaten Seram Bagian Timur
    44. Kabupaten Sorong
    45. Kabupaten Sorong Selatan
    46. Kabupaten Supiori
    47. Kabupaten Tambrauw
    48. Kabupaten Tana Toraja
    49. Kabupaten Teluk Bintuni
    50. Kabupaten Teluk Wondama
    51. Kabupaten Timor Tengah Utara
    52. Kabupaten Tolikara
    53. Kabupaten Waropen
    54. Kabupaten Yahukimo
    55. Kabupaten Yalimo

    Kota dengan kategori Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer)

    1. Kota Sorong
    2. Kota Gunungsitoli
    3. Kota Subulussalam.
  2. 2. Pemda kurang maksimal dalam pelaporan inovasi

    ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin
    ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

    Skor indeks yang rendah, kata Fatoni, dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya karena pemerintah daerah (pemda) yang kurang maksimal dalam melakukan pelaporan inovasi. Walaupun daerah memiliki berbagai terobosan kebijakan, tetapi banyak pemda yang tidak memenuhi persyaratan yang diberikan. 

    “Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak, tapi tidak dilaporkan atau bisa saja dilaporkan tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada,” terang Fatoni.

  3. 3. Perlunya kolaborasi dengan aktor inovasi

    IDN Times/Dewa Putu Ardita
    IDN Times/Dewa Putu Ardita

    Tetapi tak cukup sampai di situ, menurutnya peran dan fungsi litbang daerah juga harus diperkuat. Litbang berperan penting untuk mendukung terobosan kebijakan melalui pengkajian dan penelitian.

    "Kolaborasi dengan para aktor inovasi juga wajib dilakukan. Selain itu tiap perangkat daerah harus menumbuhkan budaya inovasi," ujar Fatoni.

    Agar sistem penilaian Indeks Inovasi Daerah juga terukur, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, Kemendagri juga selalu melakukan evaluasi. 

    "Tahun ini tahap penginputan data inovasi dalam indeks akan dimulai pada Mei hingga 13 Agustus 2021. Diharapkan semua pemda berpartisipasi," kata Fatoni.

Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More