Jakarta, IDN Times - Dua aksi demonstrasi akan digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis (16/7/2020). Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, nantinya akan ada sejumlah pengalihan rekayasa lalu lintas guna mengurai kemacetan.
"Kami dari jajaran Polda Metro Jaya, telah merencanakan akan melakukan rangkaian rekayasa lalu lintas," kata dia kepada awak media, Kamis (16/7/2020)
Dia menjelaskan sejumlah jalur yang akan direkayasa, mulai dari lalu lintas dari arah Semanggi menuju ke DPR, nantinya akan dibelokkan ke arah kiri di bawah jalan layang menuju Pintu 10 Stadion GBK di Jalan Gerbang Pemuda atau dekat Hotel Mulia.
"Kemudian di depan pertigaan Hotel Mulia itu akan dibelokkan ke kanan ke arah Lapangan Tembak atau belakang DPR lurus sampai ke traffic light Palmerah," ujar Sambodo.
Selain itu, Sambodo menjelaskan bahwa dari TL Palmerah, kendaraan akan diarahkan ke kanan ke Slipi atau ke kiri ke Permata Hijau atau jalan arteri Pondok Indah. Pihak kepolisian juga sudah mempersiapkan contraflow di sekitar Stasiun Palmerah karena kendaraan massa nantinya akan parkir di sekitar Manggala Wanabakti.
"Kemudian untuk massa yang nanti akan menuju ke Manggala Wanabakti tentu juga kendaraan pengangkutnya akan kita tempatkan di tempat tersebut, sehingga kemungkinan nanti akan ada contraflow di seputaran Stasiun Palmerah, sehingga nanti arus dari Pejompongan itu akan kita bagi dua di depan Stasiun Palmerah," katanya.
Guna mengamankan jalannya aksi demo kali ini, Dirlantas Polda Metro Jaya menurutkan 300 orang petugas sepanjang mulai pagi hingga siang hari, guna mengatur lalu lintas. Sedangkan ada sekitar 3.000 personel Polda Metro Jaya yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi.
Diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan rencana dua aksi demonstrasi akan digelar di depan Gedung DPR/MPR pada Kamis (16/7/202).
Dua aksi itu adalah penuntutan pencabutan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Program Legislasi Nasional dan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker).
"Surat pemberitahuannya sudah masuk ke Polda Metro Jaya, pemberitahuannya saja, kita sudah menyurat ke Mabes Polri," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Mako Polda Metro Jaya, Rabu (16/7/2020).