Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Anak DN Aidit ke KAMI: Kalau Mau Nyapres Gak Usah Angkat soal PKI

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Selasa (18/8/2020) di Taman Proklamasi (Youtube.com/realitaTV)
Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Selasa (18/8/2020) di Taman Proklamasi (Youtube.com/realitaTV)

Jakarta, IDN Times - Anak Ketua Central Committee Partai Komunis Indonesia DN Aidit, Ilham Aidit merespons pernyataan Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo, yang mengklaim alasan dirinya dicopot dari jabatan Panglima TNI karena menginstruksikan prajuritnya untuk menonton film Pengkhianatan G30S/PKI.

“Kalau mau nyapres yaudah di Pemilu aja di 2024, gak usah koar-koar macam macam. Kalau mau buat partai aja jalur konstitusional gak usah ngangkat soal PKI untuk jualan di 2024 nanti, apa pun pembelaannya itu jelas agenda 2024,” kata Ilham di Indonesia Lawyers Club, Selasa, 29 September 2020 malam.

1. Film G30S/PKI hasil imajinasi

Repro. "Fajar Orde Baru" (Yayasan Kesejahteraan Jayakarta - Kodam V Jaya; Badan Penerbit Almanak RI/B.P. Alda)
Repro. "Fajar Orde Baru" (Yayasan Kesejahteraan Jayakarta - Kodam V Jaya; Badan Penerbit Almanak RI/B.P. Alda)

Lagi pula menurut Ilham, film G30S/PKI adalah hasil imajinasi dari sutradara Arifin C Noer. Ia memastikan film tersebut bukan film dokumenter.

“Film itu bukanlah sejarah pasti, film itu bukanlah film dokumenter, film itu sepenuhnya adalah imajinasi dari sutradara C Noer ketika dia membuat film berdasarkan pesanan dari Orde Baru,” ujar dia.

2. Film G30S/PKI tidak lagi wajib ditonton

D.N. Aidit (kanan) dan Mayjen TNI Wilujo Puspujodo (kiri) bersama Presiden Sukarno setelah penganugerahan Bintang Mahaputera Kelas III di Istana Merdeka, Jakarta, 13 September 1965. (Perpusnas RI).
D.N. Aidit (kanan) dan Mayjen TNI Wilujo Puspujodo (kiri) bersama Presiden Sukarno setelah penganugerahan Bintang Mahaputera Kelas III di Istana Merdeka, Jakarta, 13 September 1965. (Perpusnas RI).

Bahkan, menurut Ilham, film yang lahir pada 1984 itu sempat dihentikan Menteri Penerangan Yunus Yosfiyah pada era Pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, dengan menyatakan film G30S/PKI tidak wajib ditonton.

“Kemudian Profesor Juwono Sudarsono Menteri Pendidikan yang menyatakan film itu harus ditinjau ulang, dan mereka bukanlah PKI. Sebetulnya pihak-pihak yang menyatakan itu semua bukanlah PKI, tapi negarawan yang berpandangan ke depan untuk keutuhan bangsa Indonesia,” ujar dia.

3. KAMI mengangkat isu kebangkitan PKI

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Selasa (18/8/2020) di Taman Proklamasi (Youtube.com/realitaTV)
Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Selasa (18/8/2020) di Taman Proklamasi (Youtube.com/realitaTV)

Sementara, Sekretaris Badan Pekerja Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan menyatakan, ideologi komunis tidak pernah padam di Indonesia. Gerakan-gerakan komunis baru bermetamorfosis dari materialistis dialektika, ke gerakan cultural ideologi.

“Misal di Indonesia, ulama dipersekusi, hafiz Alquran dihancurkan, orang pakai celana cingkrang dibilang lain-lain. Ini merupakan kontestasi kultur. Jadi tidak mungkin sebuah ideologi mati. Kalau ada yang percaya itu, berarti sekolahnya belum tamat," ujar Syahganda, dalam kesempatan yang sama.

Syahganda juga menegaskan, KAMI aktif mengingatkan kekejaman PKI bukan karena dendam. Namun, murni karena keterpanggilan agar Indonesia tidak kembali ke masa lalu yang kelam.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Rochmanudin Wijaya
EditorRochmanudin Wijaya
Follow Us