Arab Saudi Kirim 5 Catatan Penyelenggaran Haji 2025, Teguran Buat RI?
Jakarta, IDN Times - Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Jakarta mengirimkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. Ada sejumlah catatan yang disampaikan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji.
Nota diplomatik itu terbit pada 16 Juni 2025 dikirim ke Kementerian Luar Negeri, dengan tujuan tiga pihak, yakni Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag dan Direktur Timur Tengah Kemenlu.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief mengatakan, ada beberapa isu yang menjadi catatan dan tantangan saat masa operasional. Menurutnya, sebagian besar sudah bisa diatasi di lapangan dan telah disampaikan penjelasannya kepada otoritas setempat.
"Surat tersebut berbicara tentang apa yang kita lakukan sejak dua sampai empat minggu lalu, yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan oleh penyelenggara haji,” ujar Hilman Latief di Madinah, dalam keterangannya, dikutip Senin (23/6/2025).
“Kami ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Umrah yang bahu-membahu bersama kami, misi Haj Indonesia, untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di lapangan,” sambungnya.
1. Kemenag klaim masalah sudah diselesaikan
Dalam keterangannya, Hilman mengatakan, ada lima catatan yang disampaikan Dubes Saudi terkait kurangnya penyelenggaraan haji 2025 Indonesia. Catatan pertama, terkait dengan kesesuaian data jemaah haji, baik yang baik pada E-Hajj (sistem informasi haji berbasis elektronik yang dikembangkan Arab Saudi), maupun Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama dan manifest penerbangan.
Ditemukan ada sejumlah nama yang berbeda antara manifest dan jemaah yang ikut terbang di dalam pesawat. Hilman mengklaim, masalah tersebut sudah selesai.
“Alhamdulillah bisa kita tangani pada awal Mei di mana dalam satu pesawat ternyata ada beberapa jemaah yang berbeda Syarikah,” ucap Hilman.
Menurutnya, masalah tersebut muncul karena dinamika lapangan. Dia mengatakan, ada proses pembuatan visa, ada sejumlah nama yang batal berangkat dan harus diganti.
“Ini sempat ramai, lalu kami jelaskan. Kami tentu tidak bisa juga membiarkan pesawat itu kosong karena ada orang yang sakit atau meninggal. Ketika teman-teman di lapangan masih memungkinkan untuk bisa mengganti, maka mereka akan menggantikan dengan penumpang berikutnya,” kata dia.
Kedua, Dubes Arab Saudi memberi catatan terkait pergerakan jemaah yang berangkat pada gelombang I dari Madinah ke Makkah tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan Arab Saudi.
“Kita sudah komunikasikan itu ke Kementerian Haji. Kita sudah sampaikan ke Syarikahnya. Jadi itu sudah disepakati. Tidak mungkin kita membawa orang dari Madinah ke Makkah tanpa ada kesepakatan dari lembaga terkait, Kemenhaj maupun Syarikah,” ujar Hilman.
2. Ada catatan soal penempatan jemaah haji di hotel
Catatan ketiga, terkait penempatan jemaah haji di hotel Makkah. Menurutnya, panitia Indonesia menempatkan mayoritas jemaah haji sesuai dengan syarikahnya. Tujuannya untuk memudahkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
Namun, pada praktiknya, masih ada sejumlah jemaah haji yang terpisah dan mereka malah bergabung ke kloter besar, meski berbeda syarikah. Akhirnya, jemaah justru berada di hotel yang berbeda.
“Ini yang disebut sebagai penempatan yang tidak sesuai. Tapi kami sampaikan dan itu menjadi bahan diskusi kami setiap hari dengan Kementerian Haji dan Syarikah penyedia layanan. Termasuk penggabungan suami istri, lansia dan pendampingnya. Jadi kalau mayoritas jemaahnya menempati hotelnya dengan benar sesuai dengan Syarikahnya,” kata dia.
3. Banyak jemaah yang datang ke Saudi kesehatan mentalnya terganggu
Keempat, Arab Saudi juga menyoroti banyak jemaah haji Indonesia yang datang ke Saudi, kesehatan mentalnya terganggu. Menurut Hilman, Indonesia sudah menyampaikan kepada Saudi sejak awal kalau jumlah jemaah hajinya lebih banyak lansia dan memiliki penyakit risiko tinggi.
“Ini juga menjadi catatan peringatan bagi mitra kita di KBIHU dan para pembimbing untuk jangan terlalu memaksakan ibadah sunah terlalu sering, terlalu banyak, kepada jemaah dengan kondisi khusus (lansia/risti) semacam itu. Ini kan masih terjadi, jadi masih masuk catatannya dalam nota diplomatik,” ucap Hilman.
Arab Saudi meminta Indonesia untuk menyeleksi secara ketat jemaah yang memiliki penyakit berisiko tinggi agar tidak berangkat ke Tanah Suci.
“Harapan dari Kemenhaj melalui Nota Diplomatik itu adalah proses seleksi jemaah lebih ketat. Kalau berat dengan penyakit tertentu tidak berangkat, termasuk yang harus cuci darah. Pesan ini luas, termasuk untuk keluarga jemaah agar jangan merelakan anggota keluarga dengan kondisi yang berat harus pergi ke sini, sementara medan pelaksanaan haji begitu berat yang harus dijalani,” ujar dia.
4. Arab Saudi soroti soal hewan dam
Kelima, Arab Saudi memberikan catatan kepada Indonesia terkait hewan dam, yakni hewan ternak yang disembelih sebagai denda atas pelanggaran tertentu selama pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Sebab, ada skema dari Kementerian Agama untuk menyembelih hewan dam di Indonesia.
Jemaah asal Indonesia mayoritas melaksanakan haji tamattu, sehingga harus membayar dam. Haji tamattu merupakan ibadah yang mendahulukan umrah, kemudian baru melaksanakan ibadah haji.
"Kita sudah berdiskusi banyak tentang itu. Kami juga sampaikan kebijakan kita sejak sebulan yang lalu kepada Kerajaan, bahwa di Indonesia masih ada yang memungkinkan untuk menyembelih dam di Tanah Air melalui Baznas," kata dia.
"Kita sudah menyampaikan pesan ini kepada seluruh jemaah untuk bisa menggunakan platform hadyu dari Adahi. Tapi ini tidak mudah karena kewajiban itu muncul belakangan, sementara banyak masyarakat Indonesia melalui para pembimbing KBIH dan lain lain sudah terlanjur berkomitmen dengan RPH (Rumah Potong Hewan), ada juga yang belanja ke pasar sendiri beli kambingnya, atau mitra dati mukimin. Sementara tahun ini Saudi begitu keras melarang hal tersebut. Mungkin di situ ada masalah lain, misalnya harga terlalu tinggi melalui Adahi. Kita sampaikan pada Kerajaan," ucap Hilman.
