PPATK Sebut Ada Kenaikan Transaksi Keuangan pada Jaringan Teroris
xx
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa tren transaksi keuangan mencurigakan di tahun 2018 terus menunjukkan kenaikan. Terbukti, dalam satu semester ini sudah ada 1.926 Laporan Keuangan Transaksi Mencurigakan (LKTM) yang masuk. Bahkan, pada awal 2018 tren naik ini makin deras. Salah satu yang menjadi perhatian PPATK adalah transaksi yang terjadi pada jaringan teroris.
1. Ada kenaikan transaksi mencurigakan pada jaringan teroris
Teroris RiauDirektur Kerjasama dan Humas Muhammad Salmam mengatakan pihaknya memang bekerjasama dengan penyidik dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror untuk mengungkap jaringan teroris. Hal tersebut bisa dideteksi dengan adanya laporan transaksi mencurigakan terkait pendanaan teroris. Dia mengatakan bahwa memang sempat ada kanaikan tren transaksi mencurigakan di kalangan teroris. "Ada, ke bulan Juni secara umum terus meningkat," ujarnya, Senin (23/7).
2. Transaksi pendanaan teroris bom Surabaya disebut kecil
Editor’s picks
MENGEPUL. Asap tampak mengepul seusai ledakan bom terjadi di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), Minggu 13 Mei 2018. Foto oleh Andy Pinaria/Pemkot Surabaya/AFPLebih lanjut, ketika ditanya detail transaksi tersebut PPATK tidak mau membeberkannya. Menurutnya, kewenangan tersebut bukan lagi ranahnya. "Jadi pada umumnya pembuatannya (bom) mudah, bahan baku tidak mahal. Bkm panxi simpel bahannya. Kecil-kecil (transaksi pendanaan teroris) mungkin ada," terang Salman.
3. Surabaya menjadi Kota yang paling banyak masuk LTKM di Jatim
PixabaySalman menambahkan, untuk LTKM yang paling banyak di tahun 2018 ini tentu masih didominasi Surabaya. Kota Pahlawan di atas Kota Malang dan Kabupaten Malang. Seperti diketahui Bom Surabaya meledak di 3 Gereja pada 13 Mei 2018. Sehari setelahnya, bom meledak di Mapolrestabes Surabaya pada 14 Mei 2018. Bom tersebut melibatkan keluarga yang menamamakan jaringan Jamaad Ansarut Daulah (JAD).
Baca juga: Pantau Dana Kampanye, Bawaslu Gandeng PPATK
Berita Terkini Lainnya
