Jakarta, IDN Times - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan penanganan hukum rangkaian kericuhan 27 Agustus 2026, termasuk kematian warga Pejompongan Bambang Setiyawan, harus berjalan tanpa pandang bulu.
"Hukum wajib ditegakkan tanpa pandang bulu. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum," kata dia dalam keterangan, Jumat (4/9/2026).
Yusril meminta aparat mengungkap seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan fakta dan bukti. Dia menegaskan penyelidikan harus menyasar siapa pun yang diduga terlibat, tanpa membedakan individu, kelompok, maupun organisasi.
"Penyelidikan harus dilakukan terhadap siapa pun yang berdasarkan informasi dan bukti awal diduga mempunyai keterlibatan, baik individu, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan," ujar Yusril.
Dia menekankan perkara hanya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
"Kalau dalam penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, tentu aparat penegak hukum akan meningkatkan penanganannya ke tahap penyidikan. Yang penting, semua proses itu harus didasarkan pada bukti dan dilakukan secara objektif," katanya.
Pemerintah memberi perhatian serius terhadap kematian Bambang Setiyawan dalam kericuhan di Pejompongan pada 27 Agustus. Polda Metro Jaya telah menerbitkan Laporan Polisi Model A, memeriksa 14 saksi, serta menganalisis CCTV dan video.
Dari pendalaman tersebut, penyidik telah mengantongi dua sketsa wajah terduga pelaku pengeroyokan dan masih melakukan pengejaran.
Yusril menegaskan pemerintah mendukung proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian untuk mengungkap peristiwa tersebut secara terang.
Selain kasus Bambang, polisi terus menangani dugaan tindak pidana lain dalam kericuhan 27 Agustus. Polda Metro Jaya pada Rabu (2/9/2026) menyampaikan telah menetapkan 47 orang sebagai tersangka dugaan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan.
Yusril menegaskan latar belakang seseorang tidak boleh menjadi pembeda dalam penegakan hukum.
"Kalau seseorang terbukti melakukan tindak pidana, siapa pun orangnya dan apa pun latar belakangnya, tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," ujarnya.