Bawaslu: Putusan DKPP Sebatas Teguran Supaya KPU Lebih Hati-Hati

Bagja mengatakan, Bawaslu akan mengawasi KPU supaya ke depannya lebih hati-hati dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya. Bawaslu juga akan menunggu surat teguran tersebut untuk segera disampaikan kepada KPU. 

"Bentuk pengawasannya itu adalah memastikan bahwa nanti ada surat, itu yang harus dibuat surat teguran kepada komisioner KPU," tuturnya.

Bagja tak mau berkomentar ketika ditanya apakah pelanggaran kode etik terhadap Hasyim Asy'ari tersebut menjadi preseden buruk bagi penyelenggara pemilu. 

"No comment kalau itu, hehehe. Tapi yang jelas harus berhati-hati lagi terhadap hal tersebut," ujarnya. 

Sebelumnya, DKPP memutuskan bahwa Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden pada tanggal 25 Oktober 2023 lalu.

Selain Hasyim, DKPP juga memberikan sanksi kepada komisioner lainnya, yakni Betty Epsilon Idroos, Mochamad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Namun sanksi yang diberikan hanya peringatan keras.

Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan empat perkara menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada Hasyim.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," kata Heddy.

Kendati melanggar kode etik penyelenggara pemilu, Ketua DKPP Heddy Lugito menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak bisa dipecat dari jabatannya. Sebab kata dia, putusan DKPP tidak bersifat akumulatif. 

Tidak hanya itu, peringatan keras tersebut juga tidak akan berimplikasi terhadap pencalonan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024. 

"Enggak. Ini kan murni putusan etik nggak ada kaitannya dengan pencalonan (Gibran). Nggak ada," kata Heddy.