BEM UI Gelar Aksi Lanjutan di CFD, Ajak Warga Terus Bersuara

Lebih lanjut, mahasiswa yang akrab disapa Athof itu mengakui aksi pada momen CFD merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa yang telah dilakukan pada Jumat, 12 Juni 2026. Namun, BEM UI mengemasnya dengan cara berbeda.

"Isu-isu yang kami perjuangkan tidak berubah, tuntutan kami tidak surut dan keberpihakan kami terhadap rakyat tak goyah. Kampanye yang dihadirkan variatif. Mulai dari mimbar bebas berupa ruang bicara terbuka untuk siapapun hingga instalasi publik yang menghadirkan pesan-pesan rakyat yang dipajang di jalanan," kata Ahtof.

Menilik dari dokumentasi yang dibagikan, antusiasme publik cukup tinggi ketika meninggalkan pesan bagi pemerintahan Prabowo. Pesan yang muncul mulai dari 'IHSG jeblok bukan karena gejolak global, gulingkan, revolusi hingga stop asbun (asal bunyi)'.

Athof mengatakan, upaya memancing semangat publik jelang aksi demonstrasi jilid kedua sudah dimulai sejak Minggu, 21 Juni 2026. BEM UI mengunggah konten berjudul 'The Rebellion Begins' (Pemberontakan Dimulai).

"Konten itu (ditujukan) untuk publik untuk menunjukkan kalau kami akan bergerak kembali," ujar Athof.

Namun, Athof masih enggan membocorkan kapan aksi demo lanjutan bakal digelar. Dia hanya memberikan petunjuk aksi jilid II kemungkinan besar dilakukan pada Juli 2026.

Di sisi lain, Athof dan koleganya di BEM UI menilai, lima tuntutan yang disuarakan pada 12 Juni 2026 lalu tidak ada yang diakomodir oleh pemerintah. Itikad buruk itu, kata Athof, bahkan sudah ditunjukkan sejak mereka mulai beraksi. Upaya mereka menyampaikan aspirasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) malah dihalang-halangi oleh aparat penegak hukum.

Athof mengaku mendengar janji pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi, belum ada tindak lanjut yang nyata dari evaluasi tersebut.

"Namun, kita kan gak bisa kasih cek kosong atau percaya begitu saja ke pemerintahan saat ini," kata dia.

Di dalam aksi dua minggu lalu, ada lima hal yang dituntut oleh BEM UI, yakni hentikan pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok, hentikan program MBG, hentikan militerisme di ranah sipil, dan pemerintah harus berhenti mengelak serta mengakui kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Di dalam konten tersebut, BEM UI juga menyoroti jumlah personel aparat penegak hukum gabungan yang dikerahkan untuk menghadapi aksi demo mahasiswa. Semula, jumlah personel gabungan yang dikerahkan mencapai sekitar 4 ribu orang. Kemudian, angka itu terus membesar menjadi 6.088 personel.

BEM UI menilai, pemerintah coba membenturkan mahasiswa dengan aparat penegak hukum. Apalagi dalam aksi pada Jumat (12/6/2026) itu, TNI diletakan di depan dan berhadapan langsung dengan mahasiswa.

"Mereka coba membenturkan kita semua. Satu rakyat dengan 6 aparat. Ini menimbulkan pertanyaan besar, siapa yang sebenarnya merasa terancam?" ujar narator di video tersebut.

Athof pun menyadari banyak komentar yang menilai narasi membenturkan mahasiswa dengan aparat penegak hukum berlebihan. Namun kata dia, kondisi di lapangan begitu adanya. Dia menilai, aparat bukan bertujuan untuk melindungi mahasiswa.

"Kalau mereka mau melindungi, mengapa menempatkan 4 APH berbanding 1 (rakyat). Itu buat menjaga atau menakut-nakuti?" tanyanya.