Tuntutan Tak Digubris, BEM UI Siapkan Aksi Lanjutan di Bundaran HI
- BEM UI menegaskan akan menggelar aksi lanjutan di Bundaran HI setelah lima tuntutan sebelumnya tak direspons pemerintah, termasuk soal evaluasi program Makan Bergizi Gratis.
- Aksi pertama BEM UI mendapat pengamanan lebih dari enam ribu aparat, yang dinilai mahasiswa sebagai upaya membenturkan rakyat dengan penegak hukum.
- Ketua BEM UI membantah tudingan aksi didanai pihak tertentu dan menegaskan seluruh biaya berasal dari donasi masyarakat secara gotong royong.
Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mulai memancing semangat publik jelang aksi demonstrasi jilid kedua yang akan dilakukan. Pada Minggu (21/6/2026) lalu, BEM UI mengunggah konten berjudul 'The Rebellion Begins' (Pemberontakan Dimulai).
Konfirmasi tentang akan adanya aksi lanjutan tersebut disampaikan oleh Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan.
"Konten itu (ditujukan) untuk publik untuk menunjukkan kalau kami akan bergerak kembali," ujar Yatalathof kepada IDN Times, Senin (22/6/2026).
Namun, Athof sapaannya, masih enggan membocorkan kapan aksi demo lanjutan bakal digelar. Dia hanya memberikan petunjuk aksi jilid II kemungkinan besar dilakukan pada Juni 2026.
Di sisi lain, Athof dan koleganya di BEM UI menilai lima tuntutan yang disuarakan pada 12 Juni 2026 lalu tidak ada yang diakomodir oleh pemerintah. Itikad tidak baik itu, kata Athof, bahkan sudah ditunjukkan sejak mereka mulai beraksi. Upaya mereka menyampaikan aspirasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) malah dihalang-halangi oleh aparat penegak hukum.
Athof mengaku mendengar janji pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi, belum ada tindak lanjut yang nyata dari evaluasi tersebut.
"Namun, kita kan gak bisa kasih cek kosong atau percaya begitu saja ke pemerintahan saat ini," kata dia.
Di dalam aksi dua minggu lalu, ada lima hal yang dituntut oleh BEM UI, yakni hentikan pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok, hentikan program MBG, hentikan militerisme di ranah sipil, dan pemerintah harus berhenti mengelak serta mengakui kondisi masyarakat yang sebenarnya.
1. Aksi demo mahasiswa UI direspons pengerahan personel keamanan dalam jumlah besar
Di dalam konten tersebut, BEM UI juga menyoroti jumlah personel aparat penegak hukum gabungan yang dikerahkan untuk menghadapi aksi demo mahasiswa. Semula, jumlah personel gabungan yang dikerahkan mencapai sekitar 4 ribu orang. Kemudian, angka itu terus membesar menjadi 6.088 personel.
BEM UI menilai pemerintah coba membenturkan mahasiswa dengan aparat penegak hukum. Apalagi dalam aksi pada Jumat (12/6/2026) itu, TNI diletakan di depan dan berhadapan langsung dengan mahasiswa.
"Mereka coba membenturkan kita semua. Satu rakyat dengan 6 aparat. Ini menimbulkan pertanyaan besar, siapa yang sebenarnya merasa terancam?" ujar narator di video tersebut.
Athof pun menyadari banyak komentar yang menilai narasi membenturkan mahasiswa dengan aparat penegak hukum berlebihan. Namun kata dia,, kondisi di lapangan begitu adanya. Dia menilai, aparat bukan bertujuan untuk melindungi mahasiswa.
"Kalau mereka mau melindungi, mengapa menempatkan 4 APH berbanding 1 (rakyat). Itu buat menjaga atau menakut-nakuti?" tanyanya.
2. BEM UI bantah aksi digerakan oleh pihak tertentu
Athof juga membantah aksi demo yang dilakukan BEM UI sebelumnya didanai atau digerakan oleh pihak tertentu. Sebab, aksi demo dua minggu lalu justru menggunakan anggaran yang bersumber gotong royong masyarakat.
"Fakta sebenarnya, anggaran (untuk aksi) itu urunan masyarakat, lewat open donation. Itu juga termasuk sumber untuk logistik," kata dia.
Athof menantang balik bila ada bukti aksi demo BEM UI didanai oleh pihak tertentu, maka harus dibuktikan. Dia menduga kuat narasi aksi demo didanai oleh pihak tertentu dilakukan oleh para elite yang dekat dengan pemerintah.
"Kalau mereka ada bukti ya tinggal dikeluarkan saja," ujar dia.
3. Aksi demo lanjutan tetap digelar di Bundaran Hotel Indonesia
Athof pun memastikan aksi demo lanjutan tetap akan digelar di Bundaran Hotel Indonesia. Sebab, mereka sudah tak lagi percaya terhadap parlemen. Posisi parlemen saat ini didominasi parpol yang mendukung pemerintah.
"Kalau tempat tentu akan di Bundsran HI. Karena DPR terbukti telah gagal. Sedangkan, pemerintah melakukan kesepakatan politik dengan anggota parlemen," ujar Athof.
Di sisi lain, kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah terus dilanggar oleh pemerintah. Contoh terbaru yakni pemerintah sempat mengelak soal penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Pemerintah sempat membantah penyebabnya karena ada kelangkaan stok batu bara. Belakangan, hal itu diakui sebagai penyebabnya.
"Akhirnya, sekarang kan terbukti bahwa black out atau mati lampu yang terjadi sekarang karena batubara langka," ucap dia.
