BGN Suspend 9 SPPG di Gresik Gara-gara Menu MBG Kelapa Utuh

16 Mar 2026, 06:08 WIB

Irfan Fathurohman

BGN Suspend 9 SPPG di Gresik Gara-gara Menu MBG Kelapa Utuh

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang dalam acara SAT 2026. (IDN Times/Herka Yanis)

Intinya Sih

BGN menghentikan sementara operasional sembilan SPPG di Gresik karena memberikan kelapa utuh dalam menu Program Makan Bergizi Gratis, dianggap melanggar standar menu dan pedoman operasional.
Dua SPPG di Sulawesi Selatan juga disuspend akibat keterlambatan distribusi paket MBG hingga malam hari, dengan temuan awal menunjukkan ketidaksiapan bahan baku dan pelanggaran SOP pengemasan.
BGN menegaskan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi dan manajemen bahan baku dilakukan agar kualitas pelayanan MBG tetap terjaga serta kejadian serupa tidak terulang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan sanksi suspend atau penghentian sementara operasional terhadap sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Mereka diduga memberikan kelapa utuh sebagai bagian dari menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyayangkan keputusan para pengelola SPPG yang dinilai mengabaikan polemik serupa di daerah lain sebelumnya.

"Pemberian kelapa utuh sebelumnya sudah menjadi perhatian publik di beberapa daerah. Seharusnya hal itu menjadi pembelajaran bagi seluruh pengelola SPPG agar lebih berhati-hati dalam menentukan menu yang diberikan kepada penerima manfaat," ujar Nanik, Minggu (15/3/2026).

1. BGN menolak alasan SPPG

Kepala BGN, Dadan Hindayana dan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimmin Iskandar kala meninjau salah satu dapur MBG di Sleman.. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Nanik secara tegas menolak alasan kesembilan SPPG yang menyatakan menu tersebut diberikan atas permintaan penerima manfaat. Ia menegaskan setiap SPPG tetap wajib mengikuti standar menu dan pedoman operasional MBG.

"Seluruh SPPG tetap harus mengikuti pedoman menu dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Karena itu, sembilan SPPG di Gresik yang memberikan kelapa utuh saat ini kami hentikan sementara operasionalnya untuk proses evaluasi," ujarnya.

Nanik menambahkan, kepala SPPG yang terlibat juga akan diberikan tindakan disipliner.

“Saya juga perintahkan Kepala SPPG ditindak tegas dengan memberikan SP 1 atau rotasi karena sebagai pimpinan tidak mengikuti berita sehingga kejadian serupa terulang," tegasnya.

Mulai 14 Maret 2026, sembilan SPPG yang disuspend adalah SPPG Gresik Sidayu Ngawen, Wadeng, Dukun Wonokerto, Lowayu, Sembungan Kidul, Tebuwung, Ujungpangkah Glatik, Balongpanggang Pucung, dan Sidayu Sidomulyo.

2. 2 SPPG di Sulsel juga disuspend

Pembagian menu MBG di SD Negeri 060843 Medan (dok.istimewa)

Selain itu, dua SPPG di Sulawesi Selatan, yakni SPPG Kota Makassar Biringkanaya Sudiang 2 dan SPPG Pangkajene dan Kepulauan Bungoro Samalewa 1, disuspend karena distribusi MBG yang terlambat hingga malam hari, menjadi sorotan publik di media sosial.

Penghentian sementara berlaku mulai 16 Maret 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. BGN melakukan investigasi terhadap dugaan kelalaian dalam Quality Control (QC) dan kesiapan operasional distribusi.

Temuan awal menunjukkan ketidaksiapan bahan baku dan proses pengemasan yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kondisi ini berdampak pada keterlambatan distribusi paket MBG kepada sekolah penerima, bahkan ada yang baru diterima saat gerbang sekolah ditutup.

“Program MBG adalah program strategis negara yang menyangkut kepercayaan masyarakat. Karena itu setiap pelaksana di lapangan wajib menjalankan SOP secara disiplin, terutama dalam aspek keamanan pangan dan ketepatan distribusi,” ujar Nanik.

3. Keterlambatan distribusi mengganggu kualistas makanan

Pembagian menu MBG di SD Negeri 060843 Medan (dok.istimewa)

Nanik menegaskan, distribusi yang molor tidak boleh terulang karena bisa mengganggu kualitas pelayanan program kepada siswa penerima manfaat.

“Kami mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG terkait agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi, manajemen bahan baku, serta kesiapan operasional di lapangan,” ujarnya.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menambahkan, investigasi awal menemukan ketidaksiapan bahan baku dari pemasok yang berdampak pada proses pengemasan dan distribusi paket MBG.

“Temuan awal menunjukkan proses pengendalian mutu serta persiapan distribusi belum dijalankan secara optimal, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman paket MBG kepada penerima manfaat,” jelas Rudi.

BGN memastikan paket yang tidak dapat disalurkan pada hari kejadian tidak digunakan kembali. Distribusi akan dilakukan kembali keesokan harinya dengan penggantian bahan makanan yang layak, disertai pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang.