Imbas Perang, DPR Minta Prabowo Setop Subsidi Industri Tapi MBG Tetap Jalan
- Said Abdullah menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib dijalankan karena termasuk klaster mandatory pendidikan, meski tetap perlu pengawasan dan perbaikan tata kelola di lapangan.
- Banggar DPR meminta pemerintah menghentikan subsidi industri yang membebani APBN serta mengalihkan dukungan ke UMKM mikro agar sektor riil bisa pulih di tengah ketidakpastian global.
- Said mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi kenaikan harga minyak akibat konflik Timur Tengah, karena dampaknya terhadap APBN dihitung dalam kerangka tahunan.
Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyikapi kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 di tengah konflik Timur Tengah yang memanas hingga berdampak ke harga minyak dunia.
Menurut Said, pemerintab harus menyiapkan sejumlah langkah antisipastif, salah satunya menajamkan kembali program prioritas yang mendesak dan tidak mendesak. Program yang dinilai belum mendesak bisa ditunda terlebih dahulu.
"Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya, ya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah. Untuk jaga-jaga," kata Said Abdullah dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
1. MBG harus berjalan karena mandatory pendidikan
Said turut menyoroti program prioritas nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Said mengatakan, MBG dalam klaster mandatory pendidikan wajib, tak bisa ditawar. Artinya, MBG tetap harus berjalan.
"Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan," ungkap Said.
Kendati, ia tetap mengingatkan jika perbaikan tata kelola MBG harus terus diawasi. Ia pun berharap program MBG bisa terlaksana dengan baik.
"Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib karena mandatory tadi, pendidikan ya," kata Ketua DPP PDIP itu.
2. Subsidi industri diminta dihapus karena bebani APBN
Lebih lanjut, Siad meminta pemerintah untuk menghentikan subsidi buat kalangan industri, karena menjadi beban lemak bagi APBN di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.
"Kalau kompensasi Banggar DPR tetap bertahan khusus untuk kelompok menengah wajib dipertahankan. Tapi untuk kelompok atas dan industri segera dihapus, ditiadakan, karena jadi beban lemak bagi APBN kita," kata Said.
Said juga mendorong pemerintah mengeluarkan bantuan sosial produktif, seperti memberikan bantuan dana kepada para pegiat UMKM.
"Khususnya dari 43,9 juta UMKM itu sekitar 90 persen mikro. Maka yang mikro inilah yang perlu dibantu oleh pemerintah. Yang modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kalau itu setiap UMKM, setiap usaha mikro dapat 3 juta saja, maka sektor riil relatif akan bergerak pulih," ujar dia.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan bijak dalam memilih program-program yang dianggap prioritas dan mendesak, menyusul situasi global yang semakin tidak menentu.
"Kami berharap agar dilakukan penajaman program yang prioritas dan mendesak. Itu yang pertama. Dan ini memang harus dilanjutkan. Namanya juga program prioritas dan mendesak," kata Ketua DPP PDIP itu.
3. Jangan reaktif sikapi kenaikan harga minyak mentah dunia
Lebih lanjut, Said meminta, masyarakat tidak perlu merasa khawatir dan was-was menyikapi dampak dari perang di Timur Tengah terhadap perekonomian nasional.
"Itu lah kira-kira kawan-kawan sekalian kita tidak perlu khawatir terhadap sensitivitas APBN kita. Karena tidak bisa kita berpikir hari ini harga ICP begitu meledak 119 hari ini juga kita panik. Toh hitungannya tetap dalam kerangka tahunan APBN itu," ucap Said.
"Dan saya menunggu pemerintah dalam laporan semester nanti biasanya outlook-nya bisa berubah," sambungnya.
Diketahui, serangan pesawat tak berawak dilancarkan Iran ke sejumlah negara Teluk, serta lokasi-lokasi tertentu di beberapa negara regional yang menjadi tempat pangkalan AS, terutama Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, setelah Negara Mullah ini diserang lebih dulu oleh Israel dan AS.
Sejauh ini, serangan Iran telah menghantam Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Di dalam Iran, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa setidaknya 201 orang tewas dan 747 luka-luka akibat serangan AS-Israel sejak Sabtu.
