Billy Mambrasar: Anak Pedalaman Papua Naik Perahu 2 Jam buat Sekolah

04 Sep 2021, 10:34 WIB

Staf Khusus Presiden Jokowi, Billy Mambrasar. (ANTARA/Bayu Prasetyo)

Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Billy Mambrasar, menceritakan kondisi pendidikan di Papua, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan dengan Papua Nugini. Menurutnya, akses pendidikan bagi warga Papua di wilayah perbatasan masih sangat terbatas.

Sehiggga, mereka perlu menempuh jarak panjang hanya untuk bisa bersekolah.

“Kemarin saya baru dari kampung, tepat di perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Saya sempat berinteraksi dan bermain-main dengan anak-anak yang ada di wilayah perbatasan, mereka tidak punya sekolah di kampung tersebut,” kata Billy dalam program Ngobrol Seru IDN Times, Jumat (3/9/2021).

1. Anak-anak harus tempuh perjalanan dua jam untuk bersekolah

Ilustrasi Pulau Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Terbatasnya sekolah di perbatasan Papua, harus membuat anak-anak menempuh perjalanan panjang. Dia mengatakan kebanyakan anak-anak di kampung dekat perbatasan harus pergi ke kampung lain yang memiliki sekolah.

“Mereka harus naik perahu dengan jarak dua jam ke kampung sebelah untuk dapat mengakses pendidikan sekolah dasar. Jadi aksesibilitas pendidikan untuk di wilayah pedalaman memang masih jauh dari harapan kita,” ujar Billy.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah daerah segera bisa mengelola anggaran pendidikan untuk Papua. Sehingga, pendidikan bisa merata.

“Itu sebabnya, akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang begitu besarnya yang diturunkan kepada mereka ini menjadi penting,” tutur Billy.

2. Billy sebut anggaran otonomi khusus untuk sektor pendidikan capai Rp1,67 triliun

Staf Khusus Presiden Jokowi, Billy Mambrasar. (ANTARA/Bayu Prasetyo)

Terkait akuntabilitas angaran, kata Billy, memang masih menjadi kendala di pemerintah daerah. Dia mengatakan, dana otonomi khusus Papua untuk sektor pendidikan telah digelontorkan pemerintah sebesar Rp1,67 triliun pada 2020.

Anggaran tersebut, tambah Billy, lebih besar dibanding anggaran dalam APBN.

“Dana pendidikan tahun 2020 yang digelontorkan dari otonomi khusus itu sebanyak Rp1,67 triliun, gak main-main dananya. Rp1,67 triliun dari total sekitar Rp12 triliun anggaran yang ada, dibandingkan dengan anggaran pendidikan dari APBN itu hanya sekitar Rp260 miliar, masih lebih besar dana otsus,” ujar Billy.

3. Jika isu akuntabilitas selesai, pembangunan Papua bisa segera diselesaikan

Staf Khusus Presiden Jokowi, Billy Mambrasar. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Dengan adanya dana sebesar itu, Billy mengatakan diperlukan akuntabilitas dan trasparansi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Apabila isu akuntabilitas segera diselesaikan, ia meyakini pembangunan Papua bisa diselesaikan.

“Yang menjadi masalah adalah isu akuntabilitas dan transparansi, serta kapasitas dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dalam mengelola anggaran itu. Untuk kepentingan masyarakat kurang perhatian, apalagi ini pemerintah pusat dalam upaya memberikan prioritas dan dan mendorong pembangunan di Papua itu,” tutur Billy.