BKD: ASN DKI Tidak Boleh Masak hingga Keluyuran Saat WFH

21 Agu 2023, 14:30 WIB

Ilustrasi ASN (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta, Etty Agustijani, mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta yang melakukan Work From Home (WFH) harus bekerja sesuai aturan.

Etty mengatakan, para ASN tidak boleh keluar saat jam kerja meski bekerja dari rumah. Pihaknya akan terus memantau dengan mewajibkan mereka menyalakan kamera saat melakukan rapat virtual.

"Gak boleh! Jangankan mudik, pergi ke pasar pun tidak boleh. Kalau ibu-ibu sambil goreng, sambil masak itu WFH tidak boleh. Jadi memang kerja di rumah, bukan masak tetapi bekerja di rumah," ujar Etty di Balai Kota, Senin (21/8/2023).

1. WFH wajib pakai seragam

Ilustrasi PNS (korpri.id)

Etty mengatakan, ASN yang bekerja di rumah juga akan tetap dipantau melalui absen dan wajib menggunakan seragam.

Meski demikian, dia menyerahkan pengawasan ASN yang WFH ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Kita akan pantau sesuai absen dan (ASN) tetap menggunakan pakaian dinas, bekerja di rumah, harus pakai seragam," tegas Etty.

2. Sanksi jika pegawai langgar aturan

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

Etty menuturkan, pegawai yang mendapat jatah WFH tetapi melanggar aturan, misalnya tidak berada di rumah saat WFH, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dia menambahkan, apabaila ada pegawai yang melanggar aturan, maka akan dibuatkan BAP.

"Pegawai yang langgar aturan, nanti akan di-BAP, ditentukan sanksi sesuai peraturan perundangan," ujarnya.

3. WFH sampai 21 Oktober

Suasana kerja saat kebijakan WFH hari pertama ASN Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (21/8/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sementara, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, berlaku pada 21 Agustus sampai 21 Oktober 2023 bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung.

"Tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan hingga pelayanan tingkat kelurahan," imbuhnya.