BPK Dorong Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Kemenkum
- BPK mendorong Kemenkum memperkuat transformasi tata kelola kelembagaan melalui hasil pemeriksaan laporan keuangan.
- Reformasi birokrasi, inovasi pelayanan, keterbukaan informasi, dan kerja sama internasional disebut sebagai modal pemerintahan akuntabel.
- Transformasi Kemenkum masih menghadapi tantangan digital, data, talenta AI, keamanan siber, serta kapasitas SDM.
Jakarta, IDN Times - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendorong penguatan transformasi tata kelola kelembagaan di Kementerian Hukum (Kemenkum). Hal ini disampaikan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan kementerian dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Jakarta.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, upaya reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, keterbukaan informasi, hingga kerja sama internasional menjadi modal penting untuk membangun pemerintahan yang semakin akuntabel. Capaian transformasi kelembagaan harus terus dikembangkan agar pemeriksaan keuangan negara tidak berhenti pada penilaian kepatuhan, tetapi menghasilkan perbaikan tata kelola dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Nyoman dalam keterangan, Selasa (19/8/2026).
1. Capaian transformasi di Kemenkum jadi modal penting
Gedung BPK RI. (IDN Times/Rochmanudin) Nyoman mengatakan, transformasi tersebut terlihat dari beberapa upaya Kemenkum dalam memperbaiki peningkatan kualitas reformasi birokrasi, pengembangan inovasi pelayanan publik, penguatan keterbukaan informasi, serta peningkatan kerja sama internasional.
Berbagai capaian itu menjadi modal penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Kendati demikian, penguatan tata kelola perlu merespons perubahan lingkungan menuju sistem digital.
Nyoman menekankan pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk analisis data dan kolaborasi lintas sektor.
“Government 5.0 menuntut pendekatan whole-of-government. Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan dengan prinsip ESG,” kata Nyoman.
2. Upaya transformasi di Kemenkum menghadapi tantangan
Penampakan Gedung BPK Jateng. IDN Times/Fariz Fardianto Menurut BPK, transformasi di Kemenkum masih menghadapi tantangan, mulai dari belum meratanya kematangan digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, integritas tata kelola, kapasitas SDM, hingga keamanan siber dan kolaborasi. Karena itu, penguatan tata kelola membutuhkan pendekatan yang terintegrasi lintas pemerintahan.
Di sisi lain, BPK merekomendasikan sejumlah perbaikan dalam hasil pemeriksaan 2025, meliputi penguatan sistem pengendalian intern, optimalisasi pengelolaan aset negara, peningkatan pengelolaan penerimaan negara, penyempurnaan pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Rekomendasi tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola di masing-masing entitas,” ungkap Nyoman.
3. Bagian dari siklus akuntabilitas organisasi
Gedung BPK RI. (IDN Times/Rochmanudin) Tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi bagian dari siklus akuntabilitas sekaligus pembelajaran organisasi untuk memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan transformasi kelembagaan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Penyerahan LHP tersebut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta jajaran BPK dan tim pemeriksa.
