BPKH-MUI Buat Buku Himpunan Fatwa Haji, Apa Saja Isinya?

Harry mengatakan, prinsip syariah menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan, tidak hanya untuk menjamin keamanan dan likuiditas dana haji, tetapi juga untuk memberikan ketenangan batin bagi para calon jemaah.

“Dengan prinsip syariah ini, kami memastikan bahwa pengelolaan dana haji bukan hanya aman, likuid, dan memberikan nilai manfaat, tapi juga memberikan ketenangan bagi para jemaah bahwa dananya dikelola secara benar dan sesuai tuntunan syariah,” ucap dia.

Lebih lanjut Harry menyampaikan, BPKH akan terus menjadikan setiap fatwa MUI sebagai dasar dalam menjalankan tugas, baik dalam kebijakan internal maupun kerja sama eksternal.

“Fatwa-fatwa MUI menjadi panduan penting bagi kami, mulai dari fatwa pendaftaran usia dini, pendalaman aspek keuangan syariah, hingga kerja sama dengan institusi keuangan syariah. Kami berkomitmen untuk menjalankan amanah undang-undang dan seluruh fatwa yang telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia,” kata dia.

Ketua Tim Penyusun, KH. Asrorun Ni'am Sholeh menyampaikan harapannya agar buku ini dapat menjadi rujukan utama dalam menghadapi beragam dinamika pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang. BPKH pun menegaskan bahwa semua kebijakan keuangan haji selalu bersandar pada fatwa-fatwa MUI.

Buku ini merangkum beragam topik penting, mulai dari hukum penggunaan pil penunda haid, batas kemampuan atau istitha’ah, miqat, mabit, hingga aturan tentang badal thawaf dan jumrah. Juga dibahas persoalan seperti dana talangan haji, status dana setoran awal, vaksinasi meningitis, hingga fatwa mengenai pendaftaran haji usia dini dan pemanfaatan hasil investasi haji.

“Yang paling relevan dengan BPKH adalah soal pengelolaan keuangan haji. Fatwa terbaru pada 2024 kemarin menyoroti bagaimana hasil investasi dana calon jemaah haji yang dikelola BPKH harus didistribusikan secara berkeadilan dan proporsional untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji yang baik dan benar,” ujar Asrorun.

Asrorun juga menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman keagamaan, khususnya agar masyarakat yang sudah memiliki kemampuan finansial segera mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji.

“Kita mendorong literasi bagi calon jemaah yang sebenarnya sudah mampu, agar tidak menunda mendaftar haji. Jangan sampai karena merasa masih lama, mereka tidak ikut antre, padahal itu bisa membuatnya kehilangan kesempatan untuk menunaikan kewajibannya,” ucapnya.