Anggota DPR Pertanyakan Dasar Hukum Wacana Gaji ASN Disalurkan via KDMP

17 Oct 2026, 06:03 WIB2 min read

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

Anggota DPR Pertanyakan Dasar Hukum Wacana Gaji ASN Disalurkan via KDMP

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Muhammad Khozin mempertanyakan dasar hukum wacana penyaluran gaji ASN melalui KDMP.
Rencana tersebut dinilai berkaitan dengan regulasi gaji ASN serta aturan sistem pembayaran BI dan OJK.
Menkop Ferry Juliantono menyampaikan pengajuan rencana itu ke Kemenkeu, sementara anggaran sedang disiapkan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jumat (16/10/2026)

Muhammad Khozin meminta agar wacana penyaluran gaji ASN melalui KDMP disampaikan secara hati-hati karena melibatkan banyak instansi dan aturan.

saat ini

Mekanisme penyaluran gaji ASN telah diatur melalui sejumlah regulasi, termasuk PMK Nomor 188/PMK.05/2017 yang diubah menjadi PMK Nomor 158/PMK.05/2022.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara melalui Koperasi Desa Merah Putih dipertanyakan dasar hukum dan mekanismenya.
Who?
Muhammad Khozin mempertanyakan wacana tersebut, sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan pengajuannya kepada Kementerian Keuangan.
Where?
Pengajuan rencana disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Ferry menyampaikannya seusai rapat koordinasi di Jakarta.
When?
Khozin menyampaikan pernyataan tersebut pada Jumat (16/10/2026). Mekanisme gaji ASN saat ini telah diatur melalui sejumlah regulasi.
Why?
Karena penyaluran gaji ASN melibatkan banyak instansi dan aturan, termasuk regulasi sistem pembayaran Bank Indonesia serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
How?
Rencana diajukan ke Kementerian Keuangan, sementara anggaran pembayaran disiapkan. Jumlah anggaran dan mekanisme penyalurannya belum dirinci.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Muhammad Khozin bertanya apakah koperasi desa boleh menyalurkan gaji ASN. Ia bilang pemerintah harus hati-hati karena ada banyak aturan dan instansi. Ferry Juliantono sudah mengajukan rencana itu ke Kementerian Keuangan. Anggaran sedang disiapkan, tetapi jumlah uang dan cara pembayarannya belum dijelaskan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rencana ini mendorong pembahasan yang lebih hati-hati mengenai kewenangan koperasi, aturan pembayaran, dan mekanisme penyaluran gaji ASN. Adanya pertanyaan dari DPR serta pengajuan kepada Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa aspek hukum, anggaran, dan pelaksanaan sedang menjadi perhatian sebelum kebijakan tersebut dijalankan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mempertanyakan dasar hukum wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurut dia, penyaluran gaji ASN melalui KDMP tidak boleh dilakukan secara gegabah. Pemerintah diminta berhati-hati dalam menjalankan rencana kebijakan tersebut karena melibatkan banyak instansi dan aturan.

“Wacana soal penyaluran gaji ASN dari Kopdes harus disampaikan secara hati-hati, tidak gegabah, karena ini melibatkan banyak instansi dan banyak aturan,” ujar Khozin kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

1. Pertanyakan apakah Perpres KDMP atur penyaluran gaji ASN

Muhammad Khozin (IDN Times/Aryodamar)

Politikus PKB itu justru mempertanyakan apakah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, turut mengatur kewenangan koperasi untuk menyalurkan gaji ASN.

“Nah, di Perpres Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih apakah mengatur kewenangan tentang penyaluran gaji?” tanya Khozin.

Adapun, mekanisme penyaluran gaji ASN saat ini telah diatur melalui sejumlah regulasi. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.05/2017 yang telah diubah menjadi PMK Nomor 158/PMK.05/2022.

Khozin menyebut, kedua aturan ini berkaitan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Bank Operasional atau Bank Penerima Gaji (BPG).

2. Bersinggungan dengan aturan sistem pembayaran BI dan OJK

Anggota DPR RI Komisi II, Muhammad Khozin. (IDN Times/Putra F. D. Bali Mula)

Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR RI itu juga mengingatkan rencana penyaluran gaji ASN melalui KDMP, akan bersinggungan dengan aturan sistem pembayaran Bank Indonesia (BI) dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Apabila Kopdes menerima atau meneruskan dana dalam operasionalisasi layanan keuangan atau bertindak sebagai agen bank, pertanyaannya, apakah status sebagai koperasi memberikan kewenangan melakukan aktivitas tersebut?” tanya Khozin.

Di samping itu, Khozin telah menangkap adanya kegelisahan di kalangan ASN, mengenai wacana penyaluran gaji melalui KDMP.

“Saya menangkap kegelisahan di kawan-kawan ASN tentang wacana penyaluran gaji ASN dari Kopdes,” kata Khozin.

3. Menkop ajukan penyaluran gaji PNS melalui KDMP ke Kemenkeu

Menkop Ferry dalam acara Investor Daily Summit 2025 bertema "New Economic Order" di Jakarta, Rabu (8/10). (Dok. Kementerian Koperasi)

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan, rencana penyaluran gaji melalui KDMP telah diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Anggaran pembayaran tengah disiapkan, tetapi ia belum menjelaskan angka secara rinci serta mekanisme penyalurannya.

Ferry juga belum merinci bentuk pengajuan yang disampaikan kepada Kemenkeu, kejelasan jadwal dimulainya penyaluran, maupun koperasi yang akan dilibatkan dalam layanan pembayaran tersebut.

"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, melansir Antara.