Dedi Mulyadi Jawab Polemik Penambahan Rombel: Solusi Problem Pendidikan
- Penurunan siswa sekolah swasta bukan karena kebijakan baru
- Penurunan peminat sekolah swasta sudah terjadi dalam tren lima tahun terakhir
- Sekolah swasta yang memiliki kualitas tetap diminati
- Pembangunan kelas baru sudah dimulai, tak tunggu APBD
- Penambahan rombel dibarengi dengan pembangunan ruang kelas baru dan peningkatan sarana
- Pembangunan ruang kelas sudah dimulai tanpa menunggu anggaran perubahan
Bogor, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat suara soal kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) yang menuai kritik dari sejumlah pihak, terutama dari kalangan sekolah swasta.
Dalam wawancara usai peresmian Koperasi Merah Putih di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin (21/7/2025), Dedi menegaskan fokus utamanya adalah menjamin seluruh rakyat bisa bersekolah, terutama di sekolah negeri.
Menurut Dedi, kebijakan penambahan rombel dibuat sebagai solusi cepat atas persoalan akses pendidikan, bukan untuk menyudutkan sekolah swasta.
"Kalau saya tidak membuat kebijakan ini, ribut nggak ya? Ribut. Karena banyak anak-anak yang tidak bisa ke sekolah negeri. Masuk ke sekolah lain jaraknya jauh, biayanya mahal, itu problemnya," kata dia.
Ia menambahkan, saat ini sudah tidak terdengar keributan dari orang tua siswa seperti tahun-tahun sebelumnya.
1. Penurunan siswa sekolah swasta bukan karena kebijakan baru
Dedi juga menanggapi kritik bahwa kebijakan ini menyebabkan turunnya peminat sekolah swasta. Menurutnya, penurunan sudah terjadi dalam tren lima tahun terakhir, terutama di sekolah-sekolah yang memang kurang diminati.
"Yang di sekolah swasta hari ini mengalami penurunan adalah sekolah swasta yang sebelumnya juga menurun. Misalnya, dulunya 30 jadi 20. Saya punya data tren lima tahun terakhir," katanya.
Ia menekankan, sekolah swasta yang memiliki kualitas tetap diminati.
2. Pembangunan kelas baru sudah dimulai, tak tunggu APBD
Dedi memastikan penambahan rombel dibarengi dengan pembangunan ruang kelas baru, termasuk peningkatan sarana seperti AC dan kualitas ruang belajar.
Bahkan, beberapa proyek sudah dimulai tanpa menunggu anggaran perubahan.
"Otak saya tuh nggak boleh berhenti, tidak nunggu APBD perubahan. Hari ini saya bikin gambar. Minggu ini mulai dibangun. Duitnya dari mana? Kita cari duitnya, non-APBD," kata Dedi.
Ia mencontohkan pembangunan di SMA Tenjo Kabupaten Bogor yang memerlukan 30 ruang kelas namun kekurangan 14 kelas, dan langsung direspons dengan pembangunan segera tahun ini.
3. Tugas gubernur wajib pastikan warga bisa sekolah
Dedi menyatakan tugas utamanya sebagai gubernur adalah memastikan semua anak di Jawa Barat bisa mendapatkan pendidikan layak, sesuai amanat undang-undang.
"Tugas saya itu di undang-undang loh. Menjamin rakyatnya bisa sekolah. Maka tugas saya adalah satu, menambah ruang kelas baru. Kedua, meningkatkan sarana dan prasarana. Ketiga, meningkatkan kualitas guru," tegas Dedi.
Ia juga menyinggung media yang dulu ramai memberitakan kisruh PPDB, namun kini lebih seimbang meski muncul kritik dari pihak lain.
"Dulu PPDB ribut, sampai ada orang tua ukur rumah, kurang 3 meter. Sekarang penerimaannya baik. Tapi ada kekecewaan dari sekolah swasta. Media juga ada bahan untuk dibuat berita," ujarnya.
