Bacaleg PPP Kota Depok Sepakati Pakta Integritas Sebelum Daftar ke KPU

Depok, IDN Times - Menjelang pendaftaran calon legislatif ke KPU Kota Depok pada Senin (8/5/2023), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok mengumpulkan puluhan bakal calon legislatif (bacaleg) yang akan mendaftar. Mereka diminta terlebih dahulu menyepakati pakta integritas bersama.
Ketua DPC PPP Kota Depok, Mahzab, mengatakan, kesepakatan pakta integritas itu dilakukan setelah para anggota menerima kartu tanda anggota dan pengenaan jas PPP.
"Ada 50 orang, sesuai kuota untuk Bacaleg DPRD Kota Depok," ujar Mazhab, Minggu (7/5/2023).
1. Terdapat tujuh pakta integritas bersama

Ketua DPC PPP Kota Depok, Mazhab. (Istimewa) Dalam pakta integritas tersebut terdapat 7 poin. Poin pertama, mereka harus bertakwa kepada Allah SWT.
"Pada poin kedua, mempedomani UUD 1945, setia kepada Pancasila, serta menjunjung Bhineka Tunggal Ika," terang Mazhab.
Ketiga, anggota harus patuh dan tunduk kepada AD/ART partai, 6 prinsip perjuangan partai, dan peraturan organisasi. Termasuk antarhubungan anggota legislatif, fraksi, dan relasi dengan struktur organisasi PPP di setiap tingkatan.
"AD/ART partai wajib dipatuhi dan memjaga hubungan antar anggota legislatif dan struktur organisasi partai PPP di setiap tingkatan," tutur Mazhab.
2. Caleg terpilih diminta memberikan kompensasi

DPC PPP Kota Depok bersama Bawaslu Kota Depok usai melakukan dialog bersama beberapa waktu lalu. (Istimewa) Poin keempat, disebutkan apabila bacaleg terpilih menjadi anggota DPRD Kota Depok pada Pemilu 2024, maka mereka akan memberikan kompensasi. Kompensasi itu diberikan kepada caleg yang belum terpilih di daerahnya pemilihannya.
“Kompensasi tersebut sebesar Rp20 ribu per suara,” jelas Mazhab.
Poin kelima, apabila bacaleg tersebut menjadi anggota DPRD pada Pemilu 2024, maka akan memberikan intensif kepada caleg belum terpilih di daerah pemilihannya.
Pemberian intensif diberikan kepada caleg belum terpilih dengan ketentuan mendapatkan sedikitnya 1.000 suara.
“Pemberian insentif sebesar Rp1 juta per bulan dari caleg terpilih kepada caleg yang belum terpilih menjadi anggota DPRD Kota Depok,” kata Mazhab.
3. Akan diberikan sanksi pemecatan apabila melanggar

Partai Persatuan Pembangunan (ppp.or.id) Adapun poin keenam berisikan tentang kompensasi dan insentif yang akan dibayarkan caleg terpilih paling lambat satu bulan setelah pengambilan sumpah anggota DPRD Kota Depok periode 2024-2029 melalui PDC PPP Kota Depok.
Terakhir, penerapan sanksi diberlakukan apabila mereka yang terpilih tidak melaksanakan kesepakatan yang tercantum dalam surat kesepakatan tersebut.
“Jika ada yang melanggar, sanskinya pemecatan,” ucap Mazhab.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.



























