Fahri Hamzah Tuding Ada Persekongkolan Antara KPK dan Nazaruddin
Jakarta, IDN Times – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin 'bernyanyi' dalam sidang lanjutan KTP Elektronik di Pengadilan Tipikor pada Senin (19/02). Kalau di ruang sidang Nazar banyak menjawab pertanyaan hakim dan jaksa dengan kalimat "tidak tahu", maka lain halnya usai sidang.
Ia tiba-tiba berkoar-koar dan ikut menyeret nama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Nazar mengaku memiliki bukti bahwa politisi yang dipecat oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga korup. Padahal, ia termasuk politisi yang paling getol mengkritik keberadaan KPK. Kali terakhir, ia mengatakan lembaga anti rasuah itu sengaja menyiapkan skenario untuk menangkap petahana dan calon kepala daerah yang tengah mengikuti Pilkada.
Nazar mengatakan kalau Fahri ikut menerima aliran dana dari perusahaan miliknya Permai Group. Pernyataan itu jelas dibantah keras oleh Fahri. Apa saja isi bantahannya itu?
1. Fahri membantah terlibat tindak pidana korupsi
“Pernyataan Nazar itu tidak ada hubungan dengan saya. Saya gak pernah ada bisnis di DPR selama hampir 14 tahun menjadi anggota dan Pimpinan DPR,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya kepada IDN Times, pada Senin malam (19/02).
Pernyataan Nazaruddin tersebut, katanya lagi, hanya pengulangan persekongkolan Nazar yang sudah dilakukannya hampir satu dasawarsa ini.
“Ada ribuan nama yang disebut hanya untuk dibungkam. Tapi saya tak akan berhenti. Kerusakan akibat Nazar telah nyata. Cukuplah!,” ujarnya.
2. Fahri menduga ada persekongkolan antara Nazaruddin dan KPK
“Dan ia menyampaikan bahwa dia sudah mengatakan begitu banyak nama untuk ditindaklanjuti oleh KPK. Nah, di situlah ada persekongkolan antara Nazar dengan KPK yang sangat mendalam,” kata Fahri
3. Pernyataan Nazaruddin berdasarkan kekecewaan
Menurut Fahri, pernyataan Nazaruddin yang menyeret namanya ke dalam sidang E-Ktp, hanyalah sebuah bentuk kekecewaan Nazar. Ia mengatakan ada dua kekecewaan yang dirasakan oleh Nazar.
“Pertama asimilasinya yang tertunda karena bocornya dokumen KPK, yang menjamin kalau yang bersangkutan tidak mempunyai kasus,” kata dia.
Penyebab kedua, katanya lagi, adalah karena dokumen pansus angket yang sekarang telah menjadi laporan lampiran angket, kembali membocorkan ratusan kasus Nazaruddin yang telah disimpan oleh KPK.
4. Nazaruddin dianggap Fahri telah menjadi masalah keamanan nasional
Fahri menyatakan kalau persekongkolan Nazar dengan KPK telah menjadi masalah keamanan nasional. Fahri pun menganjurkan agar Komisi I dan Komisi III DPR RI menimbang kembali permasalahan tersebut.
“Itu lah sebabnya, dengan kesimpulan Pansus Angket berakhir, maka komisi III dan komisi I selayaknya menimbang persoalan ini sebagai persoalan keamanan nasional yang serius,” tuturnya.
5. Fahri akan terus memantau kasus Nazaruddin
Terkait kasusNazaruddin, Fahri ungkapkan akan memantau terus kasus, guna menuntaskan persekongkolan yang telah merusak nama baik dan keamanan bangsa.
“Kekacauan yang dilakukan tersebut telah melahirkan keributan yang merusak iklim pembangunan. Dan demokrasi kita,” kata dia.
