Dokter RS Kariadi Kritik Menkes Dipecat, IDI Siap Dampingi Hukum
Jakarta, IDN Times - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan IDI Wilayah Jawa Tengah siap memberikan pendampingan hukum kepada Profesor dr Zainal Muttaqin yang dipecat oleh RS Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.
Diketahui, dokter spesialis bedah tersebut dipecat oleh pihak rumah sakit karena diduga sikapnya yang vokal dan mengkritik Menteri Kesehatan.
"Apabila diperlukan, IDI Wilayah Jateng dan PB IDI siap memberikan pendampingan hukum melalui Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BPHP2A) IDI, sesuai peraturan organisasi profesi PB IDI karena beliau adalah anggota IDI," tegas Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah, Djoko Handojo, dalam keterangan tertulis, Minggu (23/4/2023).
1. Berharap bisa diselesaikan kekeluargaan
Menurut Djoko, masalah ini semestinya dapat didiskusikan secara kekeluargaan terlebih dahulu oleh semua pihak yang terlibat.
"Beliau bukan hanya sejawat kami, tetapi juga Guru Besar dan Dokter Spesialis Bedah Saraf yang pengorbanannya sangat besar dalam menangani pasien-pasien yang membutuhkan bantuan operasi saraf selama masa kritis pandemik COVID-19 lalu," imbuhnya.
2. Dokter Zainal Muttaqin merupakan satu dari lima pakar bedah epilepsi di Indonesia
Apalagi, lanjut Djoko, dokter Zainal Muttaqin merupakan satu dari lima pakar bedah epilepsi di Indonesia sehingga pasien epilepsi bisa menjadi lebih baik.
"Sepatutnya pemerintah maupun pihak RS Kariadi bisa menghargai jasa beliau baik sebelum dan selama pandemik COVID, maupun masa-masa sekarang ini. Apalagi pemerintah Indonesia mengusung prinsip demokrasi yang berasaskan Pancasila" tegasnya.
3. Zainal kerap menulis opini yang kritik kebijakan Menkes
Sementara, Dokter Spesialis Saraf yang juga kolega Prof Zainal mengaku terkejut dengan beredarnya surat pemberhentian Zainal dari RS dr. Kariadi Semarang yang ditandatangi langsung oleh Direktur Utama RS, drg. Farichah Hanum, pada 5 April 2023.
Menurutnya, dalam surat itu tidak dicantumkan eksplisit alasan pemberhentiannya. Apakah karena terlibat masalah hukum atau performa kerja menurun sehingga jumlah operasi yang dilakukannya sedikit. Termasuk apakah tentang kehadiran layanan klinik rawat jalan berkurang atau kunjungan pasien rawat inap yang jarang.
"Sebagai pembuat keputusan pemberhentian, maka penandatangan surat tersebut semestinya menulis dengan jelas apa alasannya. Hal ini sebagai tanggungjawab moral seorang pemimpin, sekaligus menghapus prasangka yang berkembang dari ketidakjelasan itu," tegasnya.
"Dugaan saya, penyingkiran Prof. dr. Zainal Muttaqin, dari RS. dr. Kariadi berkaitan dengan tulisan-tulisan beliau yang tersebar luas di media. Dalam media tersebut beliau kerap kali menulis opini yang berseberangan dengan pernyataan dan arah kebijakan Menkes, Budi Gunadi Sadikin," katanya.
Berkaitan hal tersebut IDN Times berusaha menghubungi Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dan Juru Bicara Kemenkes, namun sampai berita ini dibuat belum ada tanggapan.
4. Kariadi sebut status Zainal hanya mitra
Pihak manajemen RSUP Kariadi menyebutkan, berhentinya Zainul Muttaqin karena kemitraan mereka telah berakhir. Zainal Muttaqin selama bekerja di RS itu disebutkan hanya sebatas sebagai mitra kerja. Sebab, Zainal sedianya berstatus PNS dari Universitas Diponegoro (Undip) dan di Rs Kariadi hanya sebatas mitra tenaga kesehatan.
Koordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) RSUP dr Kariadi Semarang, Vivi Vira Viridianti, mengakui Zainal Muttaqin telah berhenti dari tugasnya sebagai dokter bedah saraf di rumah sakitnya.
"Beliau sudah tidak bermitra per tanggal 6 April kemarin. Jadi otomatis sejak tanggal tersebut sampai sekarang Prof Zainal tidak lagi bekerja di Rumah Sakit Kariadi," kata Vivi kepada IDN Times, Kamis (20/4/2023).
