Kisruh RUU Permusikan, DPR: Musikus Jangan Respons Berlebihan

Sejak RUU Permusikan muncul kepermukaan yang diusulkan Komisi X DPR RI, sejumlah musisi di Indonesia langsung bereaksi. Para musisi mengkritik RUU tersebut karena dinilai akan menjadi aturan Pasal Karet yang dapat menjadi perdebatan di kalangan musikus atau seniman di Tanah Air.

Kritikan yang dilontarkan para musikus itu diantaranya aturan dalam Pasal 5 yang berisikan beberapa larangan bagi para musikus, mulai membawa budaya barat yang negatif, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, membuat konten pornografi, hingga membuat musik provokatif.

Ledia mengatakan, usulan RUU Permusikan ini muncul dari inisiatif masyarakat yang tercatat dalam program legislatif nasional (prolegnas). Karena usulannya muncul dari masyarakat, maka pengajuannya akan dilakukan DPR, bukan pemerintah.

"Yang kemarin audiensi itu ada penyanyi, macem-macem, senior, muda, ada semuanya. Mereka belum menyelesaikan draftnya," kata Ledia saat ditemui di kawasan Jalan Pahlawan, Kota Bandung, Senin (4/2).

Ledia menyebutkan, dalam usulan RUU Permusikan yang dilakukan asosiasi musikus itu masih banyak yang harus dibahas. Draf RUU yang diajukan penggagas, harus memiliki naskah akademis.

"Cara pengusulan UU ini di masyarakatnya dulu membuat dulu draftnya. Sedang membuat diskusi-diskusi supaya memantapkan draftnya. Termasuk, apa yang akan dilindungi di dalam RUU ini nanti. Jadi pertanyaan kemarin yang mendasar UU-nya akan mengatur si kreatifnya musisi atau mau melindungi musisinya, atau mau apa? Kan harus clear," ujar Ledia.

Yang kedua, pihaknya meminta para musisi membuat kesepakatan terkait asosiasi, apakah dibentuk tunggal atau beragam. 

"Waktu itu saya yang tanya, pasalnya itu berkaitan dengan asosiasi musikus. Mau dibikin tunggal, misal seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia) kan tunggal atau mau dibuat banyak. Itu kan harus disepakati dulu sama mereka. Sepanjang mereka belum sepakat itu, bakalan rame itu pembahasan UU-nya," paparnya.

Caleg dari PKS ini berharap para musisi di Tanah Air tidak berlebihan menyikapi munculnya usulan Draf RUU Permusikan. Sebab, hingga saat ini, Komisi X, DPR belum menerima Draf RUU yang diusulkan tersebut.

"Di DPR (drafnya) belum sampai. Gak usah khawatir, karena sebetulnya belum ada draftnya dan pembahasan belum sampai pasal-pasal," ujar dia.

Terlebih, berbicara soal hak paten musik, Ledia menyatakan, sudah ada UU tentang Ekonomi Kreatif. Musik itu masuk menjadi satu dari 16 sub sektor dari ekonomi kreatif. Jadi, para musisi harus menentukan apa yang akan jadi fokus dari UU Permusikan. Tujuannya, untuk menghindari tumpang tindih aturan dalam UU Permusikan dengan UU Ekonomi Kreatif.

"Jadi memang mana yang mau diatur itu adalah satu hal yang penting. Itu belum clear waktu itu yah. Jadi memang UU Permusikan ini baru masuk dalam prolegnas, tapi bagaimana kemudian kedepannya masih belum ditentukan," imbuhnya.