DPRD Minta Pemprov Jabar Investigasi Dugaan Kebocoran Data 4,6 Juta Warga
- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mendesak Pemprov Jabar adanya audit independen untuk memastikan kebenaran klaim kebocoran data 4,6 juta warga Jabar.
- Tuntut pelaku jika tuduhan tidak terbukti, namun tetap menekankan pentingnya proses investigasi menyeluruh sebelum mengambil sikap final.
- Saatnya benahi infrastruktur siber Jabar dengan kaji penguatan anggaran keamanan siber dan audit keamanan sistem secara berkala.
Bogor, IDN Times - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menanggapi serius unggahan akun anonim DigitalGhostt, yang mengklaim memiliki data pribadi 4,6 juta warga Jabar.
“Klaim ini, benar atau tidak, telah menimbulkan kekhawatiran publik. Harus ada respons cepat dan serius dari semua pihak terkait,” ujar Iwan, Selasa (29/7/2025).
Menurut Iwan, pemerintah tak bisa menganggap remeh isu ini, karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan data oleh negara.
1. Pemprov Jabar diminta audit independen
Meskipun Pemerintah Provinsi Jabar membantah adanya kebocoran data, Iwan tetap mendorong audit dari pihak eksternal agar hasilnya bisa dipercaya publik.
“Penelusuran internal saja tidak cukup. Kami butuh keterlibatan lembaga independen dan forensik digital, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas,” tegas Iwan.
Iwan juga menyatakan DPRD Jabar akan segera meminta laporan resmi dari Diskominfo dan menggelar rapat khusus.
2. Pemprov Jabar diminta ambil langkah hukum
Jika ternyata tuduhan DigitalGhostt tidak terbukti, Iwan menyarankan, ada langkah hukum dari Pemprov Jabar terhadap pelaku.
“Jika ternyata yang disampaikan itu salah dan hanya bentuk manipulasi informasi, maka Pemprov Jabar harus menuntut balik,” kata Iwan.
Namun, Iwan tetap menekankan pentingnya proses investigasi menyeluruh sebelum mengambil sikap final.
3. Saatnya benahi infrastruktur siber Jabar
Melihat ancaman digital yang semakin nyata, Iwan menyatakan, DPRD Jabar siap mengkaji penguatan anggaran keamanan siber.
“Kalau memang sistem kita belum memadai, ini saatnya kita benahi bersama. Jangan tunggu sampai terjadi kebocoran yang tidak bisa kita kendalikan,” ujarnya.
Iwan juga menyarankan agar setiap instansi pemerintah melakukan audit keamanan sistem secara berkala.
