Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara mantan Kepala Bea Cukai Eko Darmanto ke PN Surabaya, Jawa Timur. Ia akan didakwa menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang senilai Rp37,7 miliar.
"Tim Jaksa mendakwa dalam satu surat dakwaan untuk penerimaan gratifikasi dan TPPU terakumulasi senilai Rp37,7 miliar," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri, dikutip pada Selasa (7/5/2024).
Ali tak merinci detail dakwaannya karena akan dibacakan saat sidang. Namun, salah satu dugaan pencucian uang Eko Darmanto adalah dengan membeli gedung di Grand Taman Melati, Margonda, Depok, Jawa Barat.
"Status penahanan saat ini sudah sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Tipikor," ujarnya.
Ali mengatakan, Eko Darmanto akan diadili di Surabaya karena tempat terjadinya pidana lebih dekat ke wilayah Jawa Timur. Hal itu juga telah diatur Undang-Undang.
"Sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (4) KUHAP, Tim Jaksa berpendapat untuk tempat persidangannya berada di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dikarenakan locus maupun tempus delicti atau tempat dan waktu terjadinya tindak pidana lebih dominan di wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," ujarnya.
Diketahui, nama Eko Darmanto sempat menjadi sorotan publik karena pamer kekayaan di media sosial. KPK pun melakukan pengecekan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dimiliki Eko.
Kemudian, KPK memutuskan untuk menaikkan status perkara Eko ke penyelidikan hingga ditetapkan sebagai tersangka dalam tahap penyidikan. Selain gratifikasi, Eko Darmanto juga dikenakan pasal pencucian uang.