Fraksi PDIP Belum Instruksikan Penggunaan Hak Angket Pemilu 2024

05 Mar 2024, 15:17 WIB

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat bicara hak angket kecurangan pemilu 2024. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, belum ada instruksi dari fraksi agar seluruh anggota mengajukan hak angket kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, Djarot menegaskan, hak angket merupakan hak pribadi masing-masing anggota.

Fraksi PDIP memberikan kebebasan bagi masing-masing anggota menggunakan hak angket kecurangan pemilu.

"Kalau itu belum tapi itu digunakan, tapi tidak ada inturksi-instruksi seperti ini. Itu adalah hak anda. Kalau anda mengalami atau menyaksikan, penyelewangan, kecurangan, anda boleh ajukan," kata Djarot, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

1. Secara pribadi, Djarot mengaku bakal gunakan hak angket

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Pengkaderan Djarot Saiful Hidayat klaim PDIP masih solid meskipun Maruarar Sirait keluar untuk ikuti langkah Presiden Jokowi. (IDN Times/Amir Faisol)

Secara personal, Djarot mengaku setuju menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Sebab, pelaksanaan pemilu telah menguras APBN yang sangat besar.

Melalui hak angket ini, dia menilai masyarakat dapat mengetahui apakah Pemilu 2024 benar-benar dijalankan sesuai koridor konstitusi dan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.

"Hak angket itu kan nggak bisa sendiri-sendiri betul nggak? Itu minimal 25, 2 fraksi gabung nanti, kita akan ngomong dengan antar fraksi, kan nggak bisa PDIP doang," ujarnya.

Di lain sisi, dia mengingatkan pemerintah tidak perlu khawatir dengan wacana hak angket yang akan digunakan DPR di parlemen.

Menurut dia, DPR hanya mau pemerintah bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya tentang kecurigaan yang dialami masyarakat atas pelaksanaan pemilu yang diduga penuh dengan kecurangan.

"Dengan cara seperti itu maka rakyat bisa melihat bahwa pemilu itu berjalan secara baik," bebernya.

2. PDIP interupsi dorong hak angket di rapat paripurna

Politikus Senior PDIP, Aria Bima. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP Aria Bima mendorong penggunaan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV di DPR RI.

Aria menilai, hak angket perlu digunakan lantaran DPR selama ini telah kehilangan taringnya dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket ataupun apapun," kata dia.

3. Demokrat pertanyakan apa yang mau diangket dari pemilu

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Haeron mempertanyakan nasib revisi UU Desa. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Herman Haeron mempertanyakan apa sesungguhnya yang ingin diselidiki dari Pemilu 2024.

Ia memahami bahwa DPR memiliki hak konstitusional menggunakan hak angket. Akan tetapi, menurutnya, penggunaan hak angket itu perlu diperjelas dulu karena tidak bisa serta-merta menuduh ada kecurangan di pemilu 2024.

"Perjelas dulu sehingga tidak serta-merta menuduh kecurangan bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu," kata dia.