Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyoroti kinerja para menterinya yang dinilai terlalu biasa dalam menangani pandemik COVID-19. Dalam arahannya di sidang kabinet paripurna pada Kamis (18/6), Jokowi bahkan mengancam akan melakukan reshuffle.
"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi dalam video yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6).
Dalam video berdurasi 10 menit itu, Jokowi mengatakan selama tiga bulan terakhir ini Indonesia berada dalam krisis akibat pandemik COVID-19. Ia ingin para menterinya menyadari krisis ini.
"Kita juga mestinya juga semuanya yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 267 juta penduduk Indonesia," ujar Jokowi. "Ini tolong digarisbawahi, dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama."
Mantan Guburner DKI Jakarta itu pun meminta agar menterinya bisa bekerja di luar kondisi normal seperti biasa. Ia ingin semuanya kerja serba cepat.
"Langkah-langkah extra ordinary ini betul-betul harus kita lakukan dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," tegas Jokowi lagi.
Jokowi juga menyoroti krisis ekonomi yang tengah di hadapi dunia dan Indonesia akibat pandemik. Ia meminta agar ke depannya kinerja para menteri tak seperti biasa.
"Lha kalau saya lihat Bapak, Ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary," ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi meminta menterinya untuk mengambil kebijakan yang tak biasa. Mengingat kondisi krisis yang tengah dialami Indonesia akibat pandemik.
"Tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?" tuturnya dengan nada tinggi.
"Kalau perlu kebijakan Perppu, ya Perppu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres, ya Perpres saya keluarkan. Kalau sudah ada PMK, keluarkan. Untuk menangani negara tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita," Jokowi melanjutkan.
Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu juga mengaku siap mempertaruhkan reputasi politiknya untuk mendukung kebijakan para menteri. Menurutnya, ia melakukan itu hanya untuk rakyat.
"Kalau mau minta Perppu lagi saya buatin Perppu, kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya," ucap ayah tiga orang anak ini.
Melihat kinerja menterinya yang masih biasa saja di tengah pandemik ini, Jokowi menilai para pembantunya itu belum bisa bekerja cepat dan tak ada progres dalam kinerjanya. Seperti di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi yang disorotinya.
"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, gak ada progres yang signifikan. Gak ada," tegas Jokowi.
Jokowi menilai nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya belanja anggaran penanganan COVID-19. Salah satunya yang disinggung oleh Mantan pengusaha ini adalah soal anggaran penanganan COVID-19 sektor kesehatan sudah disiapkan Rp75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1,53 persen yang sudah diserap.
"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba," tuturnya.
Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyoroti penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Menurut Jokowi, proses penyaluran bansos tersebut sudah 'lumayan', tapi dia meminta harusnya kinerja menterinya lebih dari itu.
"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," ungkap Jokowi.
Bukan hanya itu, bidang ekonomi juga disinggung oleh Jokowi. Pria kelahiran Solo ini meminta agar seluruh stimulus yang sudah disiapkan segara direalisasikan. Khususnya, stimulus yang menyasar pelaku UMKM.
"Usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya gak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," kata Jokowi lagi.