Gerakan Nurani Bangsa: Etika Moral Jadi Sorotan di Pemilu 2024
Jakarta, IDN Times - Para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyatakan bahwa perlunya upaya khusus untuk merawat bangsa dan negara Indonesia, utamanya di masa pemilihan umum 2024.
“GNB mengajak seluruh elemen bangsa untuk metelakkan pemilu 2024 dalam kerangka jangka panjang. Dibutuhkan legalitas dan legitimasi yang kuat agar pemimpin yang terpilih dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik,” bunyi pernyataan bersama para tokoh GNB, di Jakarta, Sabtu (10/2/2024).
Proses penyelenggaraan pemilu 2024 menjadi kepedulian semua elemen bangsa yang ditemui GNB akhir-akhir ini.
“Penyelenggaraan pemilu harus dipastikan bersih, jujur, adil dan bermartabat. Namun sayangnya, berbagai persoalan mendasar telah mewarnai dan menjadi sorotan publik, mulai dari persoalan etika moral hingga teknis penyelenggaraan pemilu,” lanjut pernyataan itu.
1. GNB angkat soal etika
Selain itu, GNB juga mengangkat soal etika moral dan kontestasi proses demokrasi tahun ini. GNB menyinggung adanya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan KPU.
“Persoalan etika moral menjadi sorotan utama karena berkaitan dengan kasus pelanggaran etik di MK dan KPU. Ini telah mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu 2024,” kata Slamet Raharjo, salah satu tokoh GNB yang membacakan pernyataan bersama tersebut.
2. KPU dan Bawaslu diminta komitmen
Dengan melihat berbagai kondisi yang ada, komitmen dan profesionalisme penyelenggara pemilu menjadi kunci penting pada hari pencoblosan dan penghitungan suara nanti.
“Sebagai lembaga independen, KPU wajib menjalankan amanah konstitusi dengan memastikan pemilu berlangsung transparan, bersih dan jujur. Bawaslu juga harus menjalankan pengawasan dengan sungguh-sungguh,” ucap Slamet.
3. GNB sowan ke tokoh pemerintah
GNB juga menyatakan telah berkunjung atau sowan ke sejumlah tokoh seperti Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.
Para tokoh GNB juga sempat bertemu dengan pihak KPU dan Bawaslu serta para pemimpin redaksi media.
