Gak Hanya Ngantor, Gubernur Pramono juga Turun ke Sawah
- Jakarta memiliki lahan sawah yang masih produktif, dengan 414 hektare tersebar di tiga wilayah.
- Program contract farming dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
- Pemprov DKI juga melirik potensi agrowisata dari lahan persawahan di Ibu Kota sebagai bentuk edukasi lingkungan.
Sebagian orang mengira kerja gubernur hanya soal kantor dan agenda resmi. Padahal, tidak hanya itu. Pemimpin juga harus hadir di tengah masyarakat. Inilah yang ditunjukkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Selasa (6/5). Ia turun ke sawah di Karawang untuk ikut panen padi bersama petani.
Tak datang dengan tangan kosong, Pramono sekaligus menyerahkan satu unit hand tractor, sepuluh unit hand sprayer, dan 500 kilogram benih padi kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat sebagai bentuk dukungan nyata.
Langkah ini menjadi bagian dari kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan potensi pertanian lintas daerah.
“Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Gubernur Pramono saat acara panen di Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta, Karawang.
Tak berhenti di Karawang, program serupa juga dijalankan di Jakarta Utara, membuktikan bahwa Jakarta masih punya sawah dan potensi pertanian yang layak dikembangkan.
1. Demi mewujudkan swasembada pangan
Anggapan Jakarta sepenuhnya ditutupi beton tidaklah benar. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, hingga saat ini masih terdapat 414 hektare lahan baku sawah yang tersebar di tiga wilayah: Jakarta Utara (341 hektare), Jakarta Barat (45 hektare), dan Jakarta Timur (28 hektare).
Di atas lahan tersebut, Pemprov DKI melalui BUMD pangan PT Food Station Tjipinang Jaya bekerja sama dengan Gapoktan Rorotan Jaya membangun sistem pertanian kontrak (contract farming) seluas 235 hektare. Salah satu proyek unggulannya adalah penanaman padi varietas Inpari 32 di Rorotan, Jakarta Utara.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, kerja sama contract farming dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo dan Gubernur DKI Jakarta untuk mewujudkan swasembada pangan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi.
“Sebagai tindak lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk melakukan intensifikasi atas lahan-lahan pertanian yang ada di DKI Jakarta melalui Dinas KPKP,” ujar Eli, Senin (12/5).
Sebagai bagian dari dukungan konkret, Pemprov DKI memberikan lima unit sprayer dan 750 kilogram pupuk kepada kelompok tani di Rorotan.
Langkah ini disambut antusias warga sekitar. Nur Hidayah, warga Rorotan, mengaku senang karena program ini juga menyentuh langsung anak-anak sekolah.
“Berarti nantinya anak-anak jadi tahu gimana cara tanam padi. Ini bagus buat pengetahuan mereka sekaligus wisata ‘kan ya,” ujarnya.
2. Buka peluang baru bagi para petani
Bersama Koperasi Produsen Pandawa Putra Tani, Gubernur Pramono juga melakukan panen simbolis di lahan satu hektare yang merupakan bagian dari total 150 hektare yang dikerjasamakan. Sebanyak 20 ton hasil panen diproses di pabrik pengolahan milik Food Station Tjipinang Jaya di Subang untuk kemudian didistribusikan secara nasional.
“Ini juga sekaligus membuka peluang baru bagi para petani di Karawang untuk semakin meningkatkan produksi serta kesejahteraannya,” ujar Gubernur Pramono.
Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung Asta Cita, yakni kemandirian pangan nasional sekaligus mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi daerah.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengapresiasi dukungan dari Gubernur Pramono.
“Alhamdulillah, para petani kami diberi bantuan alat pertanian seperti traktor. Kami ucapkan terima kasih, Pak Gubernur. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” kata Aep.
Petani asal Karawang, Ali, juga menyampaikan harapannya agar kemitraan seperti ini terus dikembangkan. “Selama ini kita produksi padi, kadang kurang terserap. Kalau sudah ada kerja sama kayak gini, insyaallah semangat kita bertani makin besar,” tutur Ali.
3. Rencana pengembangan agrowisata
Lebih dari sekadar produktivitas pangan, Pemprov DKI juga mulai melirik potensi agrowisata sebagai bentuk edukasi sekaligus pelestarian lingkungan dari lahan persawahan di ibu kota. Lahan tersebut akan dikembangkan untuk agrowisata. Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan sudah mengusulkan agar anak sekolah boleh memilih ekskul berbasis lingkungan.
Food Station melihat kerja sama dengan Gapoktan Rorotan bisa dikembangkan sebagai wilayah edukasi pertanian bagi anak-anak sekolah, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh melihat proses budidaya padi di luar Jakarta.
Langkah ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Food Station dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengenai pengembangan ekosistem pangan berkelanjutan. Salah satu ruang lingkup kerja samanya adalah optimalisasi aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta yang berpotensi dijadikan lahan pertanian produktif.
Senada, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyebut kegiatan ini bagian dari ikhtiar bersama menjaga ketahanan pangan dari dalam kota. “Saya berharap kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas dengan target tujuh ton per hektare,” katanya.
4. Memperluas kerja sama hingga lintas provinsi
Tak hanya di Karawang dan Jakarta Utara, Food Station juga memperluas kerja sama pertanian ke Provinsi Lampung. Pada 20 Mei 2025, PT Food Station Tjipinang Jaya melakukan penanaman padi bersama dan penandatanganan kerja sama contract farming dengan PP Berkah Jaya dan Gapoktan Tama Jaya di Kabupaten Pringsewu, Lampung.
Food Station menyebut kerja sama ini sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Kerja sama ditujukan untuk menjaga dan menjamin pasokan beras ke Jakarta yang mencapai 82.000 ton per bulan.
Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, menjelaskan, wilayahnya memiliki surplus beras sekitar 60.000 ton per tahun, yang siap mendukung ketahanan pangan DKI. Ia mengatakan, produksi gabah kering giling (GKG) di Kabupaten Pringsewu 91.835 ton beras, dengan kebutuhan konsumsi beras masyarakat setempat sebesar 31.084 ton/tahun.
Hingga kuartal pertama 2025, Food Station telah menjalin contract farming di lahan seluas 8.000 hektare. Dengan tambahan kerja sama di Pringsewu, target 10.000 hektare mendekati realisasi.
Kerja sama lintas provinsi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Jakarta bukan hanya soal produksi lokal, melainkan juga kemampuan menjalin kemitraan strategis dengan sentra-sentra pertanian utama di Tanah Air.
Sementara itu, Linda (45), ibu rumah tangga di Jakarta Barat, berharap stabilitas harga jadi salah satu hasil nyata dari program ini. “Kalau pangan dari Karawang dipasok ke Jakarta lewat jalur resmi, harga beras bisa lebih stabil. Apalagi kalau pemerintah jamin panennya diserap. Bagus sih menurut saya langkah ini,” ujar Linda.
Gubernur Pramono menyadari pangan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keberlanjutan. Hal ini sekaligus menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata bagi kedua daerah.
“Ke depan, kolaborasi antardaerah produsen yang surplus atau kelebihan produksi yang selama ini telah terjalin dapat terus diperkuat demi mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tutupnya. (WEB)
