Hasil Pertemuan Tertutup Dasco dengan Menkeu Purbaya dan Bos BI di DPR
Dasco memimpin rapat tertutup di DPR bersama pejabat ekonomi untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional dan memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, serta pemerintah.
BI dan Kemenkeu sepakat memperkuat stabilitas rupiah melalui pengelolaan kas pemerintah di BI serta peningkatan imbal hasil instrumen keuangan domestik guna menarik kembali arus modal masuk.
Pemerintah menekankan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter agar stabilitas rupiah terjaga, menekan biaya produksi, serta menjaga harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI koordinator bidang politik dan keamanan, Sufmi Dasco Ahmad menggelar rapat koordinasi dengan pejabat di bidang ekonomi pada Sabtu (6/6/2026) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Pejabat yang hadir antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Ketua Komisi XI DPR, Mohamad Hekal.
Dasco mengaku sengaja mempertemukan para pemangku kepentingan di bidang fiskal, moneter, dan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi nasional. Selain itu, para pemangku kepentingan ekonomi nasional juga berkomitmen untuk membangun koordinasi yang lebih erat antarinstansi.
"Pada hari ini, kami Dewan Perwakilan Rakyat RI sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi. Kami juga melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik saat ini," ungkap Dasco ketika memberikan keterangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Ia mengatakan, dari hasil koordinasi tersebut telah dihasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang akan ditindak lanjuti oleh masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya.
1. Rapat evaluasi sepakat memperkuat sinergi fiskal dan moneter
Dasco mengatakan, salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah penguatan sinergi antara kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah dan kebijakan moneter yang diemban oleh Bank Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra itu turut menyebut, koordinasi yang kuat antara kedua sektor tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Harmonisasi kebijakan pemerintah dan bank sentral perlu terus dijaga, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, termasuk pengendalian inflasi serta dinamika nilai tukar yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan iklim investasi," kata Dasco.
2. Koordinasi fiskal dan moneter untuk perkuat stabilitas rupiah
Gubernur BI Perry mengaku setelah berkoordinasi dengan Menkeu Purbaya, penguatan koordinasi fiskal dan moneter difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Ada dua langkah yang disepakati.
Pertama, menyiapkan penyesuaian remunerasi atau bunga yang diberikan kepada pemerintah sebagai bagian dari upaya menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Perry menuturkan, langkah itu dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI.
"Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi tentu saja ada peningkatan remunerasi ataupun bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah," katanya di Gedung DPR RI.
Langkah kedua untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik. Langkah tersebut dilakukan di tengah kenaikan suku bunga global yang memicu arus modal keluar dari sejumlah instrumen keuangan domestik, mulai dari pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), hingga instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
"Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," kata Perry.
3. Sikronisasi kebijakan diharapkan berdampak ke rupiah dan ekonomi
Purbaya mengatakan, pemerintah akan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar dampaknya lebih terasa ke perekonomian. Sinkronisasi kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap rupiah.
Menurut dia, stabilitas rupiah penting agar tekanan biaya produksi bisa ditekan dan berdampak pada harga barang di tingkat masyarakat. Dengan nilai tukar yang lebih stabil, pedagang tahu-tempe serta rumah tangga diharapkan tidak menghadapi kenaikan biaya hidup yang terlalu besar.
"Kebijakan yang lebih bagus itu akan kita lihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya," tutur dia.
