Heru: Pembatasan Usia Kendaraan Enggak Ngaruh Kurangi Macet Jakarta

09 Mei 2024, 10:34 WIB

Dini Suciatiningrum

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Pj Gubernur DKI Jakarta menyatakan pembatasan usia dan jumlah kendaraan tidak berpengaruh untuk mengurai kemacetan.
Aturan tersebut belum diterapkan di Jakarta meski telah disahkan, karena masih menunggu Peraturan Daerah sebagai turunan UU DKJ.
Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov Jakarta menyiapkan Naskah Akademik sambil menunggu penetapan ibu kota pindah ke Kalimantan Timur.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai, pembatasan usia dan jumlah kendaraan bermotor tidak berpengaruh untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

Aturan pembatasan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024 lalu.

"Kalau sistem pareto, itu bagian terkecil dari penanganan transportasi, tak begitu banyak pengaruhnya juga," ujar Heru Budi, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).

1. Aturan sudah lama tapi belum diterapkan

Jalan MH Thamrin Macet Imbas Demo di Depan Gedung Bawaslu (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Heru mengatakan, rencana kebijakan tersebut merupakan aturan lama dan belum diterapkan langsung di Jakarta meski tidak lagi jadi ibu kota.

"Itu sudah lama, belum (diterapkan)," imbuh Heru.

2. Gelar RDP jika diterapkan

Ilustrasi petugas Dishub. Dok. humas Pemprov DKI

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Zoelkifli mengatakan, sesuai Pasal 24 ayat 2 yang menjelaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur kebijakan tersebut. Karena itu, diperlukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan UU DKJ.

"Langkah terpenting yakni menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan seluruh pihak terkait dan warga terdampak," katanya dalam keterangan.

3. Solusi kemacetan Jakarta

Lalulintas lumpuh akibat truk kontainer terguling di Bekasi. (IDN Times/Imam Faishal)

Dia meminta Pemprov Jakarta menyiapkan Naskah Akademik (NA), sambil menunggu peraturan pemerintah yang menetapkan ibu kota resmi pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Undang-Undang efektif ketika ada peraturan pemerintah, kita menunggu Peraturan Pemerintah tentang penetapan ibu kota provinsi daerah khusus Jakarta,” tutur Taufik.

Ia berharap, kebijakan itu bisa menjadi solusi mengurangi kemacetan dan polusi udara yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan pribadi.