Isu AHY Maju Pilpres 2029, Gerindra: Kita Tak Larang Jika Ingin Calonkan Diri

Bahtra mengatakan, Gerindra menghargai pernyataan AHY yang menyebut kekuasaan ada batasnya. Dia mengatakan, setiap parpol punya keleluasaan dalam kontestasi pemilu.

"Tentu kami menghargai, menghormati setiap pendapat partai, baik itu partai yang di luar koalisi, begitupun partai, pemerintahan sebagai koalisi kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Namun kami dari Partai Gerindra, ya, tentu fokus kami saat ini terus mengawal program prioritas Presiden Prabowo karena pada saat pilpres yang lalu tentu juga janji kampanye harus ditunaikan," kata dia.

"Dan kami juga tentu memberi keleluasaan, ya, ke partai koalisi mana pun jika misalnya ada partai-partai yang berkeinginan atau punya harapan ke depan untuk melakukan kontestasi itu silakan aja dan setiap partai kan punya kemerdekaan masing-masing ya dan tentu kami juga tidak bisa menghalangi ya partai siapa pun itu," sambung dia.

Saat ditanya apakah pidato AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat sebagai bentuk sindiran kepada pemerintahan Prabowo, Bahtra tak ingin menafsirkan lebih lanjut. Dia menilai, lebih baik hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada AHY.

Bahtra hanya kembali memastikan, Gerindra memberikan kebebasan bagi parpol lain untuk menentukan sikap politik.

"Kalau soal itu silakan ditanya ke Pak AHY, ya. Saya tidak, tentu tidak punya hak untuk menafsirkan itu, tetapi setiap partai kan punya kebebasan masing-masing, baik itu partai yang ada di pemerintah begitupun partai yang di luar pemerintah," ujar dia.

Bahtra mengatakan, Gerindra belum ingin membahas bagaimana sikap politik jelang Pemilu 2029. Partai berlambang kepala burung garuda Pancasila ini masih berkomitmen dan konsisten mengawal program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Tetapi yang pasti Partai Gerindra sejauh ini masih konsen untuk terus mengawal program-program prioritas Presiden Prabowo karena pemilu kita juga kan masih jauh ya," ujar dia.

Menurut Bahtra, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah bagaimana kerja pemerintah, apalagi di saat situasi yang sedang tidak menentu.

"Kita lihat misalnya ada bencana di mana-mana dan ini kita harus solid bekerja sama untuk terus bagaimana berbuat yang terbaik dalam situasi yang seperti ini," kata Bahtra

Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti pidato yang disampaikan AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026). Menurut Doli, pernyataan yang disampaikan AHY seperti sinyal untuk maju pada kontestasi Pilpres 2029.

"Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah, dan hak serta kewajiban warga negara," kata Doli dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

"Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur, dan standing positionnya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contander dalam Pilpres mendatang," ujar dia.

Doli mengatakan, sebagai sebuah bangsa, masyarakat sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah.

"Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apapun yang dihadapi. Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi di tengah siklus pergantian kekuasaan.

AHY mengatakan, Partai Demokrat memiliki pengalaman memimpin pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan. Partai tersebut juga pernah merasakan kemenangan dan kekalahan dalam kontestasi politik.

Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa demokrasi harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun. Sebab, pemilu pada hakekatnya merupakan milik rakyat.

"Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ujar AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu.

AHY juga mengajak kader Demokrat belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, salah satu pelajaran penting adalah proses pergantian kekuasaan yang berlangsung secara damai dan demokratis setelah SBY menyelesaikan dua periode pemerintahan.

Dia mengatakan, kekuasaan tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang dapat dimiliki seseorang untuk selamanya. Kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata dia.

AHY mengatakan, jabatan dan kekuasaan pada akhirnya akan berganti seiring dengan siklus politik. Karena itu, seluruh kader Demokrat diminta memahami bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir.

"Kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya," ucap AHY.