Jakarta, Jabar dan Banten Jadi Daerah Kerukunan Umat Beragama Terendah

Survei KUB ini dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan, pada Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat) Kemenag.

"Indeks ini menarik beberapa rumusan. (Di antaranya) kerukunan umat beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan beribadah masing-masing," kata Menag Fachrul Razi, di kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Fahrul menjelaskan, angka 73,83 persen yang diklaim cukup tinggi ini bisa saja merosot pada tahun depan, bila melihat adanya gerakan-gerakan eksklusifitas dalam beragama.

"Tadi ada beberapa catatan saya yang perlu diingatkan, belakangan ini kan banyak muncul zona-zona halal, pojok halal, zona syariah, dan sebagainya itu, kalau gak hati-hati bisa kelihatan agak eksklusif. Hingga saya sarankan kepada pengusaha yang buat zona halal atau pojok halal, tolong ditambah kata-kata, misalnya halal bagi Muslim tapi pasti oke juga bagi semua. Sehingga gak kelihatan ekslusif," kata Menag usai acara.

Menanggapi hasil survei tersebut, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) yang juga cendekiawan muslim, Profesor Azyumardi Azra mengatakan, indeks KUB ini bukan hanya antar agama berbeda. Tapi berbicara umat beragama secara keseluruhan. Artinya, sesama agama Islam, sesama agama Kristen dan seterusnya.

Bahkan, Azra menyebutkan, potensi turunnya KUB bisa terjadi karena kebijakan pemerintah yang kontroversial.

"Kerukunan umat beragama tidak hanya antar agama seperti indeks KUB, tapi juga intra umat beragama yang sering tidak rukun, juga KUB dengan pemerintah yang sekarang cenderung menciptakan ketidakrukunan dengan kebijakan seperti registrasi majelis taklim, SKB 11 Menteri, sertifikasi penceramah, dan lain-lain," tutur dia.

Tak hanya Kementerian Agama, Setara Institute pada Oktober lalu juga mengungkapkan hasil riset intoleransi yang dilakukan selama 12 tahun terakhir. Hasilnya, tingkat intoleransi tertinggi di antara 34 provinsi berada di Provinsi Jawa Barat.

Jawa Barat paling banyak, dengan total 629 peristiwa intoleransi, DKI Jakarta ada 291 kasus, Jawa Timur 270 kasus. Sedangkan, Jawa Tengah 158 kasus, Aceh 121 kasus, Sulawesi Selatan 112 kasus, Sumatera Utara 106 kejadian, Sumatera Barat 104 peristiwa, Banten 90 kasus, dan Nusa Tenggara Barat 76 kasus.

Dari data itu, jika waktunya dipersempit selama lima tahun terakhir, Jawa Barat masih menduduki angka peristiwa tertinggi dengan 162 peristiwa. Ada berbagai faktor yang membuat tingkat intoleransi di Jabar tinggi, di antaranya faktor politik.

Selain itu ada aktor lokal yang terus-menerus melakukan persekusi terhadap minoritas, contohnya Gerakan Reformasi Islam (Garis) yang pernah membiayai sukarelawan untuk berangkat Syiria bergabung bersama ISIS atau gerakan penolakan pembangunan gereja di Bekasi dan Yasmin, Bogor.

Karena itu, Setara Institute mendesak pemerintah agar melakukan pendekatan pada daerah-daerah, untuk menekan pelanggaran kebebasan beragama.

Berikut skors Indeks KUB 2019:

1. Papua Barat: 82,1
2. Nusa Tenggara Timur: 81,1
3. Bali: 80,1
4. Sulawesi Utara: 79,9
5. Maluku: 79,4
6. Papua: 79,0
7. Kalimantan Utara: 78,0

8. Kalimantan Tengah: 77,8
9. Kalimantan Barat: 76,7
10. Sumatera Utara: 76,3
11. Sulawesi Selatan: 75,7
12. Sulawesi Tengah: 75,0
13. Jawa Tengah: 74,6
14. DI Yogyakarta: 74,2

15. Sulawesi Barat: 74,1
16. Sulawesi Tenggara: 73,9
17. Jawa Timur: 73,7
18. Kalimantan Timur: 73,6
19. Gorontalo: 73,2
20. Kepulauan Bangka Belitung: 73,1
21. Lampung: 73,1

22. Kepulauan Riau: 72,8
23. Maluku Utara: 72,7
24. Kalimantan Selatan: 72,5
25. Sumatera Selatan: 72,4
26. Bengkulu: 71,8
27. DKI Jakarta: 71,3
28. Jambi: 70,7

29. Nusa Tenggara Barat: 70,4
30. Riau: 69,3
31. Banten: 68,9
32. Jawa Barat: 68,5
33. Sumatera Barat: 64,4
34. Aceh: 60,2.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb