Cara Jakarta Salurkan Bansos agar Tepat Sasaran

Data yang akurat menjadi salah satu fondasi penting dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mendukung pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk pengelompokan tingkat kesejahteraan atau desil.

Pada September 2026, Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menyampaikan bahwa pemutakhiran data terus dipercepat seiring penerapan DTSEN. Kepala Dinsos DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, menyebut dinamika data menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menegaskan Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan untuk mengubah ketentuan desil karena penetapannya merupakan kebijakan pemerintah pusat. Meski begitu, Pemprov DKI akan menyiapkan pengaturan tersendiri agar perubahan desil tidak menimbulkan dampak terlalu besar bagi masyarakat.

“Tetapi Pemerintah DKI Jakarta, agar kemudian perubahan desil ini tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat, terutama hal yang berkaitan dengan KJP (Kartu Jakarta Pintar), KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul), dan sebagainya. Kita melakukan pengaturan tersendiri, tetapi tidak mengubah desil yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat,” ujar Pramono pada 28 September 2026.

Rencana pengaturan tersebut menjadi upaya Pemprov DKI untuk merespons perubahan status desil tanpa mengambil alih kewenangan pemerintah pusat. 

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta juga meminta adanya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur mekanisme, parameter, serta penguatan verifikasi dan validasi penentuan desil penerima bantuan sosial di Jakarta.

Pemutakhiran data ini penting untuk mengurangi risiko warga yang membutuhkan justru tidak terdata atau mengalami perubahan status kesejahteraan yang memengaruhi akses bantuan.

Selain mendukung pemutakhiran data, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial daerah melalui program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD). Program-program ini mencakup bantuan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Ada tiga program utama yang termasuk dalam bantuan sosial PKD DKI Jakarta:

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui proses verifikasi dan pemadanan data. Pada September 2026, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bansos PKD kepada 219.252 penerima manfaat. Jumlah tersebut terdiri dari 171.010 penerima KLJ, 27.352 penerima KAJ, dan 20.890 penerima KPDJ.

Data penerima ditetapkan melalui proses evaluasi dan verifikasi. Pemprov DKI juga terus memperbarui daftar penerima melalui keputusan gubernur, sebagai bagian dari penyesuaian data penyaluran bantuan.

Bagi warga yang ingin mengetahui kelayakan atau status bantuan, langkah pentingnya adalah memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah dan memastikan kesesuaian data kependudukan serta kondisi sosial ekonomi.

Lalu, ketepatan penyaluran bantuan sosial tidak hanya bergantung pada data, tetapi juga pada kemudahan warga mengakses informasi dan mengusulkan diri ketika membutuhkan bantuan. Dalam hal ini, peran Agen Pendamping Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital semakin diperkuat, termasuk melalui sosialisasi di wilayah Jakarta.

Di Jakarta Barat, Suku Dinas Sosial menggelar sosialisasi Agen Perlinsos. Kepala Sudinsos Jakarta Barat, Fajar Laksono, menjelaskan bahwa agen diharapkan membantu masyarakat memahami mekanisme, persyaratan, dan proses penyaluran bansos, termasuk informasi mengenai desil kesejahteraan serta kriteria penerima bantuan.

Agen Perlinsos juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dengan pendampingan tersebut, warga diharapkan memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai prosedur bantuan sosial dan mengetahui jalur pelayanan yang sesuai.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jakarta Utara melakukan sosialisasi Perlinsos Digital dan mendorong pemanfaatan Perlinsos Digital. Tujuannya untuk mendukung penyaluran bansos yang transparan dan tepat sasaran. 

Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, Rony Japriko, menjelaskan bahwa warga yang membutuhkan bantuan dapat diusulkan melalui petugas di tingkat wilayah.

Kehadiran Agen Perlinsos di kedua wilayah tersebut menunjukkan pentingnya pendampingan di tingkat lokal dalam mendukung transformasi digital perlindungan sosial.

Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah pusat, program pemerintah daerah, dan agen perlinsos diharapkan dapat membantu menjaga pendataan bansos tepat sasaran, sekaligus mengurangi risiko warga yang belum masuk dalam data. (WEB)