Jelang Putusan Usia Capres, PDIP Larang Kader-Simpatisan Demo di MK

16 Okt 2023, 08:59 WIB

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Mahakamah Konstitusi (MK) hari ini diagendakan menggelar sidang putusan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). PDI Perjuangan melarang kader simpatisan hingga pendukung Ganjar Pranowo berunjuk rasa di depan Gedung MK.

"Berkaitan dengan dinamika politik yang muncul atas gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), baik berkaitan dengan batas usia minumum Bacapres dan Bacawapres serta dugaan adanya upaya untuk menambahkan materi muatan baru, PDI Perjuangan menginstruksikan agar seluruh simpatisan, anggota dan kader partai serta pendukung Ganjar Pranowo untuk tidak melakukan demo ke MK," ujar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Senin (15/10/2023).

1. Alasan PDIP membuat larangan

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Hasto menjelaskan alasan partainya melarang kader hingga simpatisan untuk berunjuk rasa di depan Gedung MK karena mengedepankan kepentingan bangsa. Menurutnya, politik harus harus bersandar pada kepentingan bangsa, bukan individu apalagi keluarga.

"Larangan demo tersebut sangat penting karena bangsa Indonesia diajarkan falsafah 'baik akan terbukti dan buruk akan nampak dengan sendirinya'. Selain itu politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan," kata dia.

2. Ngapain demo

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (dok. PDIP)

Hasto mengatakan ketika etika politik ada yaang dilanggar, hal itu akan menjadi sorotan di masyarakat. Oleh karena itu, PDIP enggan berunjuk rasa.

"Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force. Jadi ngapain di demo. Cermati saja keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi," ucap dia.

3. PDIP yakin Hakim MK berintegritas

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (IDN Times/ Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Lebih lanjut, Hasto meyakini, Hakim MK memiliki integritas yang baik dalam memutuskan perkara batas usia capres-cawapres. Sehingga, putusan yang dihasilkan akan baik.

"PDI Perjuangan meyakini bahwa para hakim MK akan menjaga integritasnya, dan tidak akan menambahkan materi muatan yang baru karena fungsi legislasi merupakan hak DPR RI bersama pemerintah," ujar dia.