Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) Rudiantara memastikan tingkat penyebaran hoaks menjelang sidang perdana Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan sengketa Pemilu 2019 tidak terlalu tinggi.
Menurut Rudiantara, pemerintah tidak akan melakukan pembatasan media sosial apabila penyebaran hoaks tidak tinggi menjelang sidang MK.
Rudiantara memastikan, selama penyebaran hoaks tidak terlalu mempengaruhi dan juga tinggi di media sosial, pemerintah tidak akan melakukan pembatasan. Pembatasan media sosial sempat diberlakukan pemerintah saat kericuhan pada 21-22 Mei.
"Kami, pemerintah, tidak melakukan pembatasan kalau memang tidak signifikan mempengaruhi masyarakat. Nanti kalau naik lagi ya kita lihat. Ya saya sih berharapnya tidak sih," kata Rudiantara di Hotel San Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (12/6).
"Masyarakat juga ini menjadi tanggung jawab dunia media sosial, tidak mengunakan sebagai menghasut ya," lanjutnya.
Rudiantara menjelaskan, adapun alasan pemerintah melakukan pembatasan media sosial pada 22 Mei lalu, lantaran penyebaran hoaks di media sosial cukup masif dan tinggi. Sehingga, pemerintah memutuskan untuk membatasi media sosial hingga suasana menjadi kondusif.
"Url-nya itu ada 600-700 perhari yang kami take down. Tanggal 23 itu juga lebih dari 600 juga, tanggal 24 itu 200. Karenanya kan dinormalkan. Sekarang sih Ahamdulillah, masih ada hoks, hoaks kan gak pernah hilang tapi url-nya yang dipakainya sudah di level 100," jelas Rudiantara.
Meski begitu, menjelang sidang MK pada Jumat (14/6), Rudiantara menyampaikan penyebaran hoaks masih ada, tapi angkanya tak setinggi saat kericuhan 22 Mei terjadi. Ia pun berharap agar ke depannya penyebaran hoaks di media sosial semakin berkurang.
"Ya ada, ya terutama url-nya kanal untuk menang viralkannya tidak setinggi yang tanggal 22, 23 atau 24," ucapnya.