Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo kembali membahas wacana tentang pemindahan Ibu Kota. Hal itu dilakukan dalam rapat terbatas (ratas) dengan para Menteri Kabinet Kerja di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4).
Di dalam ratas hari ini, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan tiga alternatif lokasi pemindahan ibu kota. Di dalam rapat itu pula, Jokowi menyetujui bahwa ibu kota akan dipindahkan ke luar Pulau Jawa.
Dalam rapat, Bambang menyampaikan tiga alternatif lokasi pemindahan ibu kota. Pertama, tetap di Jakarta. Alternatif kedua, ibu kota dipindahkan ke luar Jakarta tetapi masih di kawasn Jabodetabek. Sedangkan alternatif ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Dari ketiga alternatif yang ditawarkan itu, rupanya Jokowi menyetujui pemindahan ibu kota ke luar Jawa.
"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibukota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (29/4).
"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," sambungnya.
Bambang sempat menyampaikan alternatif ibu kota tetap berada di Jakarta. Namun pusat pemerintahan hanya akan difokuskan di seputaran Istana dan Monas saja.
"Ini dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan kementerian lembaga yang sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," jelas Bambang.
Alternatif kedua, yaitu pusat pemerintahannya pindah ke luar Jakarta. Tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta alias di sekitar Jabodetabek.
"Ini mencontoh seperti Putra Jaya yang ada di Malaysia. Opsi ini tentunya menarik, ada beberapa wilayah yang barangkali cocok. Tapi Masalahnya adalah kita bicara tidak hanya Jakarta," terang Bambang.
Opsi terakhir adalah memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Jokowi menilai Pulau Jawa sudah terlalu padat penduduk. Jika ibu kota masih berada di Pulau Jawa, tetap tidak akan mengurangi beban Pulau Jawa.
"Jadi intinya, kalau kita hanya memindahkan masih di Pulau Jawa, apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban dari Pulau Jawa dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesia-sentris, tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya," tuturnya.