Jakarta, IDN Times - Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI Angkatan Darat (AD), Brigjen TNI Donny Pramono, membantah masifnya pembangunan batalyon pembangunan di sejumlah kabupaten lantaran militer ingin mengambil alih peran sipil. Ia mengklaim, kehadiran batalyon pembangunan justru dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Publik menilai TNI mulai mengambil alih peran sipil lantaran dalam satu tahun bertambah 150 batalyon teritorial pembangunan. Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menginginkan ada 514 batalyon pembangunan teritorial. Artinya, di setiap kabupaten di Tanah Air terdapat institusi TNI.
"Kehadirannya bersifat membantu dan mendukung pembangunan nasional. Bukan mengambil alih peran institusi sipil. Keberadaan satuan TNI tidak hanya menghadirkan unsur keamanan, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan di wilayah," ujar Donny ketika memberikan keterangan di Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2026).
Jenderal bintang satu itu memberikan contoh ketika dirinya menjadi Komandan Komando Distrik Militer di Banten. Ketika itu, ia membangun Batalyon Mandala Yudha di daerah Lebak.
"Kalau kita lihat (lokasinya) terpencil sekali. Bahkan disebut sebagai tempat jin buang anak. Tapi, dengan keberadaan batalyon di sana, sekarang jadi ramai sekali. Saya baru-baru ini berkunjung ke sana. Sekarang, perekonomiannya tumbuh," tutur dia.
Indikator perekonomian yang tumbuh itu yakni ada warung yang buka, tukang jahit, hingga mini market. "Dulu waktu awal saya menjabat Dandim dan berkunjung ke sana, situasinya sepi sekali. Hanya ada batalyon itu," katanya.