Sementara, satu korban meninggal dunia lainnya merupakan masyarakat asli Papua yang masih dalam proses identifikasi.
Menko Djamari Tingkatkan Pola Pengamanan TNI-Polri di Papua
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Pemerintah akan meningkatkan pengamanan TNI-Polri di Papua untuk melindungi warga dan menekan korban sipil, tanpa mengubah pola dasar pengamanan yang berlaku.
- Lima pekerja pembangunan jalan tewas akibat penembakan dan penganiayaan di Tolikara pada 2 Agustus 2026; lima korban selamat telah dievakuasi dan mendapat perawatan.
- Komnas HAM mencatat 59 orang tewas dalam 42 konflik bersenjata di Papua sepanjang Januari-Juni 2026, termasuk 43 warga sipil, serta 50 orang mengalami luka-luka.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, mengatakan, pemerintah bakal meningkatkan pola pengamanan di Papua dengan menerjunkan lebih banyak personel tentara dan kepolisian.
Peningkatan pola keamanan di Bumi Cendrawasih, kata dia, semata-mata untuk meningkatkan ketenteraman bagi warga Papua. Meskipun di sisi lain, dia mengakui jumlah warga sipil yang menjadi korban terus bertambah.
Terbaru, Organisasi Papua Merdeka (OPM) membunuh lima warga sipil di Kabupaten Tolikara pada Minggu, 2 Agustus 2026 lalu. Korban merupakan pekerja pembangunan jalanan.
"Penempatan personel Polri dan TNI di Papua bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kita di situ," ujar Djamari di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat pada Rabu (5/8/2026).
Panglima TNI, kata Djamari, sudah melakukan langkah yang tepat untuk korban kembali berjatuhan. Lantaran hal tersebut pola pengamanan di Papua tidak akan diubah.
"Kalau pola (pengamanan) tidak berubah, justru peningkatan pola itu yang dilakukan oleh Kapolri dan Panglima TNI untuk memberikan ketenteraman di masyarakat," kata dia.
1. Pemerintah klaim serius memperhatikan Papua
Djamari mengatakan, pemerintahan Prabowo Subianto sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan Papua. Bahkan, ada badan khusus yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua bernama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
"Sekali lagi pada kesempatan ini saya katakan, kami bersungguh-sungguh dan kami tak mau ada lagi korban yang jatuh dari masyarakat sipil. Bahkan, korban bukan saja datang dari Orang Asli Papua (OAP) sendiri. Tapi, ada juga pendatang yang juga jadi korban," kata dia.
"Sekali lagi tidak ada perubahan pola (pengamanan) tetapi justru ada peningkatan pola-pola yang sekarang berlaku. Kebijakan itu dilakukan bersama-sama Panglima TNI dan Kapolri," lanjut dia.
2. 'Lima warga sipil tewas dibunuh OPM di Tolikara
Sementara, Satgas Damai Cartenz-2026 mengatakan, lima warga sipil meninggal pada Minggu (2/8/2026) akibat ditembak dan dianiaya oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Jenazah kelimanya sudah berhasil dievakuasi ke RSUD Mulia. Selain itu, ada pula lima warga lainnya yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.
"Empat korban meninggal dunia masing-masing berinisial A.S, E.A, B yang telah berhasil dievakuasi ke RSUD Mulia dan A.C.R yang telah berhasil dibawa ke RSUD Karubaga, Kabupaten Tolikara," ujar Kepala Satgas Humas Ops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, dalam keterangan dikutip Rabu (5/8/2026).
"Di sisi lain, lima korban selamat yang berhasil dievakuasi masing-masing berinisial W.R, S.S, H.M, S.U dan J.J.M. Para korban telah mendapat penanganan medis dan dirujuk ke RSUD Mulia untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut," kata dia.
Yusuf mengatakan, informasi awal yang menyebut dugaan keterlibatan OPM pimpinan Rambo Botak masih terus ditelusuri dan diverifikasi. Personel kepolisian masih terus menyelidiki berdasarkan keterangan saksi, bukti dan hasil penyelidikan di lapangan.
3. Komnas HAM catat 59 orang tewas dalam kekerasan bersenjata di Papua sepanjang 2026
Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebanyak 59 orang tewas akibat eskalasi konflik dan kekerasan bersenjata di Papua sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 korban di antaranya merupakan warga sipil.
Data statistik konflik pada semester I 2026 yang dirilis Komnas HAM menunjukkan 42 peristiwa konflik terjadi di berbagai wilayah Papua. Sebanyak 21 di antaranya merupakan serangan kelompok sipil bersenjata (KSB) terhadap sipil, 11 operasi aparat keamanan, 8 kontak tembak, 4 serangan KSB ke aparat, dan 6 konflik lainnya.
"Situasi ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik meninggal maupun luka-luka, pengungsian internal, serta akses pelayanan dasar yang terganggu," ujar Komisioner Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).
Dari 42 konflik tersebut, Komnas HAM mengungkap 59 orang meninggal dunia. Rinciannya, 43 orang merupakan warga sipil. 8 orang adalah aparat TNI dan Polri, sedangkan 8 orang merupakan KSB atau kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Komnas HAM juga melaporkan ada 50 orang luka-luka. Rinciannya, 40 orang di antaranya merupakan warga sipil, 5 aparat TNI dan Polri, serta 5 orang KSB.
"Komnas HAM memberikan atensi terhadap dampak dari konflik dan kekerasan bersenjata terhadap masyarakat khususnya warga sipil," ujar dia.
