Mensos: Penyaluran Bansos di Sumatra dan Aceh Mencapai 85 Persen
- Penyaluran bansos di wilayah bencana capai 85 persen, dengan Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh mencapai 88 persen.
- Para petugas masih menyalurkan bantuan di wilayah bencana, termasuk relawan, petugas PT Pos, dan pegawai Dinsos.
- Serapan anggaran bansos mencapai Rp97 persen dari total alokasi anggaran Rp110 triliun di 2025, meningkat dari sebelumnya Rp74 triliun.
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, mengungkapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) tetap disalurkan di sejumlah wilayah bencana, termasuk Sumatra dan Aceh.
"Sebagian besar sudah disalurkan, baik di daerah bencana maupun juga di daerah-daerah yang lain di Indonesia. Untuk penyaluran tadi sudah kami sampaikan sudah lebih dari 97 persen," katanya dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung Kemensos, Rabu (31/12/2025).
1. Penyaluran bansos di wilayah bencana mencapai 85 persen
Sementara, khusus di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, penyaluran bantuan ada yang sampai 88 persen. Kemudian di Sumatra Barat dan Sumatra Utara sudah mencapai 83 persen.
"Sehingga rata-rata daerah bencana sudah bisa disalurkan lebih dari 85 persen," katanya.
2. Petugas masih menyalurkan bantuan
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan sampai saat ini relawan, petugas PT Pos, serta pegawai Dinas Sosial di daerah terus menjangkau wilayah bencana, untuk menyalurkan BLTS.
"Itu yang sekarang sedang kita kerjakan. Sampai jam 12, mau malam atau siang, sampai sekarang masih berproses," katanya.
3. Serapan anggaran mencapai Rp97 persen
Gus Ipul mengatakan serapan anggaran bantuan sosial (Bansos) telah mencapai 97 persen, dari total alokasi anggaran dari Rp110 triliun pada 2025.
"Kita harapkan serapan yang 97 persen lebih itu berdampak terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, memberi perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan, maupun juga penyaluran bansos adaptif," ucap dia.
Gus Ipul mengatakan anggaran bansos pada 2025 sebelumnya hanya sekitar Rp74 triliun, namun Presiden Prabowo Subianto menaikkan menjadi Rp110 triliun.
