Kejagung Limpahkan Perkara Hakim Djuyamto Cs ke Pengadilan Tipikor

Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging terhadap terdakwa tiga korporasi dalam kasus korupsi CPO tersebut.

Tiga korporasi itu adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo dan PT Permata Hijau Sawit.

Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.

Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.

Putusan lepas oleh majelis hakim itu diketuai Hakim Djuyamto dengan anggota hakim Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom yang diketok di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu, 19 Maret 2025.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan, perbuatan ekspor CPO yang dilakukan para terdakwa bukan permufakatan jahat melainkan hanya melaksanakan kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

Hakim menyatakan, para terdakwa korporasi melakukan pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunananya. Namun, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai perbuatan tersebut bukan peristiwa tindak pidana korupsi.

Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa korporasi bukan suatu tindak pidana sehingga dilepaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Hakim pun memerintahkan jaksa memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Setelah putusan lepas tersebut, Kejagung menemukan bukti adanya kongkalikong yang menyeret berbagai unsur penegak hukum, mulai dari hakim, panitera, hingga advokat.

Mereka terdiri dari Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanto serta panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

Selain itu, Kejagung turut menetapkan tiga hakim aktif, yaitu Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtaro, dan Djuyamto serta dua orang pengacara yakni Marcella Santoso dan Ariyanto sebagai tersangka.

"Dan terkait dengan putusan onslag tersebut, penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS (Marcella Santoso) dan AR (Ariyanto) melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN (Muhammad Arif Nuryanta sebanyak, Rp60 miliar," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu (12/4/2025).