Kemen PPPA Sesalkan Kasus Kekerasan Santri di Pesantren Malang

23 Okt 2025, 13:58 WIB

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati pada Rapat Koordinasi antar Lembaga dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Dok. KemenPPPA)

Intinya sih...

Kasus kekerasan di pondok pesantren ini menunjukkan masih rentannya posisi anak terhadap kekerasan, terutama di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi mereka.
Kemen PPPA mendorong implementasi program pesantren ramah anak agar setiap lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki sistem perlindungan dan pencegahan kekerasan yang efektif dan berkelanjutan.
Pelaku kekerasan terhadap santri diketahui merupakan pengasuh di pondok pesantren tempat korban menimba ilmu.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Terjadi kekerasan fisik pada seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menanggapi hal ini Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ratna Susianawati, menyesalkan masih maraknya aksi kekerasan di lembaga pendidikan.

"Tindak kekerasan yang terjadi menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan anak di satuan pendidikan formal dan non-formal. Sebagai Negara Pihak dari Konvensi Hak Anak, kita berkewajiban memastikan, setiap lembaga pendidikan termasuk pesantren, adalah ruang yang aman dan ramah bagi anak," kata dia, Kamis (23/10/2025).

1. Kasus ini mencerminkan kerentanan anak

Ilustrasi kekerasan anak (IDN Times/Sukma Shakti)

Ratna menjelaskan, perlu perkuat mekanisme pengawasan dan standar perlindungan anak di pesantren agar kejadian serupa tidak terulang. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan apalagi dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi teladan bagi para santri. Dia juga prihatin dengan posisi korban dalam keluarga yang rentan terhadap kekerasan.

"Kasus ini mencerminkan kerentanan anak yang berasal dari keluarga dengan dinamika kompleks, seperti orang tua yang bekerja di luar negeri dan minim dukungan keluarga inti. Anak-anak dari keluarga seperti ini membutuhkan dukungan pengasuhan alternatif dan perhatian ekstra dari lingkungan sekitarnya, termasuk pondok pesantren, demi kepentingan terbaik tumbuh kembang anak," katanya.

2. Laksanakan program pesantren ramah anak

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Kemen PPPA, Ratna Susianawati (Dok. Humas KemenPPPA)

Menangapi kasus yang seperti ini, KemenPPPA berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Pesantren Ramah Anak. Program ini diluncurkan lewat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024.

Program ini akan fokus pada pengasuhan dan pemenuhan hak-hak dasar anak seperti kasih sayang, keselamatan, dan kesejahteraan santri di lingkungan pesantren.

3. Pelaku adalah pengasuh dari Pondok Pesantren tempat korban belajar

Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Ratna Susianawati KemenPPPA (IDN Times/Lia Hutasoit)

Layanan TIM SAPA 129 telah berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang untuk memantau pendampingan lanjutan yang akan dilakukan terhadap korban. Pelaku kekerasan fisik adalah pengasuh dari Pondok Pesantren tempat korban belajar. Aparat sudah kumpulkan alat bukti yang kuat agar pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masuk dalam proses pemberkasan di kejaksaa

"UPTD PPA Kabupaten Malang telah memfasilitasi komunikasi antara korban dan orang tua yang bekerja di luar negeri demi memastikan dukungan emosional dan pemulihan anak berlangsung optimal," ujar Ratna.