Kemenkumham: Pemilu Lekat Isu Kemanusiaan, Bukan Sekadar Politik
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra, mengungkapkan pemilihan umum (pemilu) punya kaitan erat dengan HAM. Dia mengatakan, ini bukan sekadar berjalannnya proses politik.
“Pemilu bukan hanya sebuah proses politik, namun juga sebuah mekanisme mendasar yang melalui pemilu terdapat hak asasi manusia (HAM) yang dilaksanakan dan dilindungi,” kata Dhahana, Jumat (24/11/2023).
1. Setiap orang punya hak ambil bagian
Merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Dhahana menyebutkan, setiap orang mempunyai hak mengambil bagian di pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
“Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang berkala dan jujur, yang dilakukan melalui hak pilih yang universal dan setara, serta dilaksanakan melalui pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur bebas memilih yang setara,” ujar dia.
2. Sudah lalukan komunikasi dengan KPU soal kedepankan nilai HAM
Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal HAM telah berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) untuk mengedepankan nilai-nilai HAM
dalam pelaksanaan pemilu.
“Dari pertemuan kami dengan Pak Idham Holik (Komisioner KPU) Oktober silam, kami mengapresiasi KPU RI yang telah melakukan upaya-upaya untuk mengedepankan nilainilai HAM dalam pelaksanaan pemilu,” kata Dhahana.
Direktorat Jenderal HAM bakal mengampanyekan pemilu yang ramah HAM.
“Dalam Rapat Dengar Kerja di Komisi III Selasa (21 November 2023) lalu, Bapak Menteri Hukum dan HAM menegaskan pentingnya mendorong pemilu yang amah HAM,” ujar Dhahana.
3. Aksesibilitas dan informasi terkait pemilu bagi kelompok rentan
Dhahana mengatakan, salah satu yang perlu menjadi fokus bersama dalam mendorong pemilu yang ramah HAM, adalah aksesibilitas dan informasi terkait pemilu bagi kelompok rentan. Bukan hanya hak untuk dipilih, tetapi memilih.
Dhahana memandang penting adanya penyampaian informasi kepada publik
terkait dengan janji kampanye atau komitmen para timses masing-masing capres dan cawapres dalam Pemilu 2024, khususnya berkenaan dengan HAM.
“Sejalan dengan nota kesepahaman antara KemenkumHAM dan KPU RI, Kami di Direktorat Jenderal HAM menginisiasi pertemuan dengan Pak Idham Holik, dan para timses hari ini, dengan harapannya agar publik mendapatkan informasi terkait komitmen HAM dari masingmasing capres dan cawapres,” kata Dhahana.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
