Kemensos Kaji Program Kartu Sembako Murah

Agus mengatakan sejumlah opsi tengah digodok, salah satunya mengintegrasikan dan menambah jangkauan kartu sembako murah dengan bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan demikian, para keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bansos tersebut tidak hanya untuk membeli beras dan telur tetapi juga ditambah dengan kebutuhan pokok lainnya.

"Kalau pun tidak (terintegrasi) dengan kartu sembako murah, bansos BPNT tidak hanya bisa untuk membeli beras dan telur tetapi juga ditambah itemnya dengan minyak goreng dan gula," ujarnya.

Kendati demikian, Agus menekankan, pilihan akhir yang diputuskan tergantung presiden. Kemensos hanya bertugas menyiapkan pilihan kebijakan yang akan diputuskan presiden.

Agus menambahkan, gagasan meningkatkan alokasi anggaran bantuan sosial punya argumentasi kuat. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) September 2018, presentase kemiskinan sebesar 9.66 persen. Menurut dia, itu merupakan capaian penting meskipun secara riil jumlah warga kurang mampu tidak kecil.

“Usulan meningkatkan anggaran bantuan sosial termasuk PKH dan BPNT bisa dipandang sebagai upaya pemerintah melakukan percepatan penanganan masalah kemiskinan. Di lain pihak, juga untuk mendorong proses graduasi KPM, sehingga bansos bisa dialokasikan untuk warga kurang mampu lainnya,” kata Agus.

Agus mengatakan, presentase angka kemiskinan sebesar 9,66 persen juga dibarengi dengan penurunan indeks gini, yakni 0,381. Itu bukti nyata bahwa bansos efektif dan berdampak langsung dalam penurunan angka kemiskinan.

"Namun, di sisi lain kenaikan anggaran juga harus dibarengi dengan pengawasan sehingga pengelolaan anggaran bansos tepat sasaran,” kata Agus.

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mendukung sejumlah rencana yang akan mempercepat proses graduasi KPM PKH, salah satunya kenaikan anggaran. Jika presentase kemiskinan mencapai angka 9,66 persen dan indeks gini 0,381, dia berharap 10 tahun lagi tidak ada PKH dan BPNT. Sebab, itu artinya kemiskinan sudah tidak ada lagi.

“Kalau disebutkan anggaran bansos tahun 2019 sebesar Rp34,4 triliun, saya kira ke depan seharusnya bisa sebesar Rp50 triliun. Dengan catatan anggaran ini juga dialokasikan untuk kegiatan produktif yang mempercepat graduasi KPM,” kata Nur.

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap l Tahun 2019 telah disalurkan senilai total Rp64.213.060.000 untuk Kabupaten Lumajang.

Penyaluran bantuan ini merupakan pencairan bantuan sosial Tahap l tahun 2019. Untuk Kabupaten Lumajang, bansos PKH mencakup 46.398 keluarga dengan nilai Rp54.327.250.000, sementara BPNT mencakup 89.871 keluarga dengan nilai Rp9.885.810.000.

Secara umum, pada penyaluran bansos Tahap l Tahun 2019, Kementerian Sosial menyalurkan bansos Rp2.284.533.755.000 untuk Provinsi Jawa Timur.

Hadir dalam kegiatan ini, anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi, dan anggota 3 BPK RI Achsanul Qosasi, Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Tampak hadir pula, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI Dadang Iskandar, Staf Ahli Menteri Sosial RI Prof. Syahbuddin, Karo Humas Sonny W. Manalu dan Karo Umum Adi Wahyono.